Kasus pencurian sandal jepit oleh seorang pelajar di Palu, Sulawesi Tengah, dengan kasus korupsi, yang disorot oleh harian Kompas dalam artikel berjudul “Kejamnya Keadilan ‘Sandal Jepit’”. Kita akan merasakan betapa hukum jika berhadapan dengan masyarakat tidak berpunya, akan terlihat begitu perkasa. Tetapi, hukum akan cenderung berubah menjadi “lembek” ketika berhadapan dengan penguasa khususnya pada kasus-kasus korupsi. Secara yuridis-normatif tidak ada yang salah dengan proses hukum, baik kepada si pencu- ri sandal maupun pada koruptor, karena dilakukan tanpa menyalahi undangundang. Ini menunjukkan adanya ketidak sebangunan antara keadilan hukum dengan ukuran keadilan substantif sebagaimana diharapkan oleh asyarakat. Salah satu pangkal dari persoalan tersebut adalah adanya perbedaan kemampuan akses mendapatkan keadilan.

Dalam kajian hukum, isu keberlakuan hukum adalah isu yang penting untuk ditelaah karena bagaimanapun hukum adalah sebuah instrumen praktis yang hanya akan memiliki nilai jika ia bisa bekerja memenuhi fungsinya, atau dapat efektif berlaku di masyarakat. Mengingat bahwa hukum diterapkan pada masyarakat, maka kondisi struktural masyarakat akan menentukan bagaimana hukum bekerja. Dari sini maka sesungguhnya dapatlah ter- lihat bahwa guna mencapai keadilan, maka dibutuhkan adanya keadilan sosial. Walaupun keadilan hukum dan keadilan sosial adalah dua konsep yang berbeda, namun kedua konsep keadilan tersebut saling mempengaruhi. Karenanya, kajian hukum yang tidak menjangkau permasalahan keadilan sosial tidak dapat dipertahankan lagi. Sebaliknya, kajian hukum harus memasukkan kajian-kajian sosial yang relevan guna mengembangkan kajian hu- kum
yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam isu keadilan sosial. Untuk tujuan inilah kajian sosio-legal dimunculkan, guna terciptanya suatu kajian hukum yang berkeadilan sosial.

Artikel ini menjelaskan tentang Pluralisme Hukum dan Pengembangan Hukum yang Berkeadilan Sosial