UU Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan  Tindakan  Terorisme  Nuklir

​Dalam upaya memperkuat penanggulangan terorisme nuklir, Pemerintah RI dan DPR RI telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) dalam Sidang Paripurna DPR RI (25/02). Konvensi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi MU PBB No. 29/290 tanggal 13 […]

Read More

Konvensi Asean Tentang Pemberantasan Terorisme

Prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme antara lain memuat menghormati kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak campur tangan urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi kewilayahan, adanya bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Selain itu, di dalam konvensi ASEAN ini secara khusus terdapat prinsip yang merupakan nilai […]

Read More

UU Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tokyo

Angka peristiwa kejahatan penerbangan akhir-akhir ini ternyata meningkat serta memperhatikan, bahwa tidak tertutup kemungkinan, peristiwa kejahatan penerbangan juga dapat terjadi di Wilayah Negara Republik Indonesia ataupun terjadi terhadap Warganegara/Subyek Hukum Indonesia, maka adanya pengaturan Nasional untuk memberantas kejahatan ini merupakan suatu urgensi yang mutlak. Untuk itulah Pemerintah menetapkan UU Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Pengesahan […]

Read More

UU Nomor 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

UU Nomor 4 Tahun 1976 Tentang  Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan

Read More

RUU Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

DPR mengesahkan RUU Perubahan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 24 September 2014. RUU yang diajukan oleh pemerintah ini diharapkan akan memperkuat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban serta memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. RUU ini mencakup sejumlah perubahan terkait dengan definisi istilah, penguatan hak-hak saksi dan korban […]

Read More

UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk […]

Read More

Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subyek-subyek hukumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  Istilah ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional ataupun domestik. Kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dapat […]

Read More