Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan sebuah aturan tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Peraturan itu adalah peraturan perubahan atas peraturan sebelumnya. Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  25  tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 11 tahun 2013 tentang kriteria kabupaten/kota peduli […]

Read More

Syariat Islam dalam Monopoli Tafsir Elite Tanah Rencong

Qanun Jinayat disahkan oleh DPRD Provinsi NAD pada akhir September 2014. Pada saat itu, tak sampai separuh anggota DPRD periode 2009-2014 hadir dalam sidang paripurna untuk mengesahkan peraturan daerah yang sangat krusial ini di penghujung masa jabatan mereka. Tak pelak, pembahasan dan pengesahan Qanun Jinayat yang terkesan dipaksakan dan terburu-buru ini pun menimbulkan syak wasangka. Beberapa […]

Read More

Sabtu Kelabu di Urut Sewu

Setro Jenar adalah salah satu wilayah di Pulau Jawa yang tanahnya kerap dijadikan tempat ujicoba persenjataaan  TNI AD. Karna letaknya sangat dekat dengan pemukiman warga maka konflikpun sering terjadi antara TNI dan warga. Konflik warga melawan tentara ini sudah terjadi bertahun-tahun dan kian meruncing setelah tewasnya lima bocah dari desa Setrojenar pada 22 Maret 1997, akibat […]

Read More

Relasi Politik Dan Hukum Di Indonesia

Berbicara tentang relasi antara hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Hukum sebagai salah satu kaidah […]

Read More

Menyelesaikan Pelanggaran Masa Lalu: Membangun Indonesia Lebih Bermartabat

Sampai saat ini negara belum mampu melaksanakan kewajiban atas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang terjadi adalah kemandekan. Betapa tidak, berbagai mekanis me  yang di bentuk belum dapat menyelesaikan tanggungjawabnya. Pengadilan yang digelar, hasinya jauh dari rasa keadilan bagi korban, bahkan terkesan sebagai ”window dressing” negara, karenanya sulit untuk meyakini bahwa berbagai peristiwa pelanggaran […]

Read More

Mari Bersama Mengalami Papua

Padahal Papua telah diberikan Otonomi Khusus oleh Pemerintah sejak tahun 2001 melalui UU No. 21 tahun 2001. Pemerintah Jakarta pun mengguyur trilyunan rupiah setiap tahun bagi Papua. Namun setelah 10 tahun keadaan tidak membaik? Bagaimana mungkin itu semua terjadi? Kondisi kelam ini terjadi karena Pemerintah dan kelompok-kelompok politik di Papua sama- sama terjebak dalam “kubangan separatisme”. Artinya, […]

Read More

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam UU ini yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugianekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidkan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan  tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. […]

Read More

Resolusi 1503 (XLVIII):Prosedur Untuk Menangani Surat Pengaduan Tentang Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia

Resolusi ini mengatur tentang Prosedur Untuk Menangani Surat Pengaduan Tentang Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia.  Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Menugaskan Sub-Komisi pada  Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, sebagai tingkat pertama dalam pelaksanaan  harus memikirkan semua prosedur yang tepat untuk menangani masalah dapat diterimanya amanat/surat pengaduan yang diterima oleh Sekretaris Jenderal.

Read More