Panel 7 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Perlawananan Lokal Perempuan dalam Krisis Ekonomi

Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]

Read More

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Prinsip-prinsip internasional disini merupakan rekomendasi dari pelapor khusus PBB yang diajukan oleh Theo Van Boven tentang pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Prinsip-prinsip umumnya adalah bahwa dibawah hukum internasional, pelanggaran terhadap setiap HAM menimbulkan suatu hak atas pemulihan bagi korban. Perhatian utama harus diberikan kepada pelanggaran berat HAM dan kebebasan dasar. Setiap negara mempunyai […]

Read More

Jaminan Al-Qur’an Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Artikel ini akan fokus pada kajian seputar respon Islam dengan kitab suci al-Qur’an-nya terkait dengan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu isu yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (disingkat DUHAM), ditemukan juga di dalam berbagai dokumen historis tentang HAM, seperti; dokumen Rights of Man France (1789), Bill of Rights of USA(1791) dan International Bill of […]

Read More

Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban Korporasi adalah salah satu bahan materi Bisnis dan Ham dalam Pelatihan HAM Tingkat lanjut  Untuk Pengacara yang diadakan oleh ELSAM pada tahun 2015, Materi ini disampaikan oleh Patricia Rinwigati.

Read More

Relasi Bisnis & Ham Untuk Indonesia Bermartabat

Peran dan tanggung jawab negara sangat dominan dalam upaya menjalankan kewajiban konstitusional mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state). Negara dapat dan mesti menggunakan seluruh potensinya untuk mengembangkan diri dan mengambil beragam kebijakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks inilah, negara dan masyarakat membutuhkan kolaborasi yang saling menguntungkan demi keutuhan dan kemajuan negara. Lahirnya korporasi tidak […]

Read More