Optimalisasi Teknologi Dalam Advokasi Hak Asasi Manusia

Kemajuan teknologi telah mendorong lahirnya metode yang lebih inovatif dalam pemantauan dan pendokumentasian pelanggaran hak asasi manusia, juga menjadikan advokasi hak asasi manusia lebih efisien dan efektif. Dengan teknologi, dapat dikumpulkan data visual dan numerik yang lebih akurat tentang pelanggaran hak asasi manusia, zona konflik dan potensi ancaman terhadap populasi. Teknologi juga dapat membantu meningkatkan […]

Read More

”Dianggap Tidak Penting” : Agenda HAM Belum Menjadi Prioritas Catatan Situasi dan Advokasi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2016

Memaknai peringatan hari HAM Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kondisi politik yang terus memanas, khususnya yang dilatarbelakangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Kondisi tersebut justru kemudian dikelola Pemerintah dengan meggunakan pendekatan yang justru mendegradasi nilai- nilai dan agenda hak asasi manusia, […]

Read More

Nawacita Dan RPJMN Sebagai Kesatuan Rencana Pembangunan Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak asasai manusia (HAM) menjadi topik yang cukup hangat diperdebatkan, baik di tingkat elit maupuan khalayak umumnya, selama proses Pemilihan Umum 2014, khususnya pada saat penyelenggeraan Pemilu Presiden 2014. Ini menandakan, HAM telah menjadi isu yang tak-lagi terpisahkan dalam kehidupan poitik kita sehari-hari. Publik mulai terbiasa untuk memberikan penilaian terhadap partai politik maupun kandidat yang […]

Read More

Panel 8 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Privatisasi Pendidikan

Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]

Read More

Panel 7 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Perlawananan Lokal Perempuan dalam Krisis Ekonomi

Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]

Read More

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Prinsip-prinsip internasional disini merupakan rekomendasi dari pelapor khusus PBB yang diajukan oleh Theo Van Boven tentang pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Prinsip-prinsip umumnya adalah bahwa dibawah hukum internasional, pelanggaran terhadap setiap HAM menimbulkan suatu hak atas pemulihan bagi korban. Perhatian utama harus diberikan kepada pelanggaran berat HAM dan kebebasan dasar. Setiap negara mempunyai […]

Read More