Konsolidasi Gerakan Sosial, Saatnya Rakyat Membangun Partai Politik Alternatif

Penyatuan visi perjuangan dalam membangun partai politik alternatif menjadi salah satu agenda terpenting bagi gerakan rakyat. Yang juga tak kalah penting adalah gagasan pembangunan partai politik alternatif tersebut juga didukung oleh seluruh elemen gerakan rakyat serta masyarakat secara umum. Untuk itu, menciptakan kesadaran mengenai pentingnya pembangunan partai politik alternatif merupakan agenda utama dari seluruh gerakan […]

Read More

Menakar Kemungkinan Membangun Partai Politik Alternatif

Wacana pembangunan partai politik alternatif dari gerakan rakyat ditujukan untuk melawan dominasi kekuatan oligarki di arena politik. Namun hingga saat ini, beberapa hambatan dalam membangun partai politik alternatif selalu ditemui oleh gerakan rakyat. Perlawanan yang terpecah-pecah dan tidak ada orientasinya untuk membangun partai politik alternatif menjadi salah satu penyebabnya, selain mengenai aturan legal-formal yang dirumuskan […]

Read More

Panel 3 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Tirani Modal dan Ketatanegaraan

Konferensi Warisan Otoritarianisme:  “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang […]

Read More

Panel 1 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Reformasi Politik dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat

Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem ekonomi politik Indonesia muncul analisis yang melihat […]

Read More

Pengembangan Demokrasi Partisipatoris Melalui Forum Warga

Demokrasi partisipatoris (participatory democracy) merupakan sebuah gagasan yang dibangun dalam kerangka kritik dan penguatan terhadap keberadaan gagasan dan implementasi electoral democracy pasca reformasi 1998. Secara mendasar , ia mengandaikan dan mengharuskan adanya- pendekatan yang bersifat bottom-up melalui keberadaan komunitas-komunitas warga yang kuat (stronq citizen communities) dalam rangka mengambil inisiatif demi kepentirrgan mereka tanpa alih-alih ‘terlalu […]

Read More

Perluasan Akses Publik Menuju Proses Politik Yang Deliberatif

Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsl tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan ‘nilai-nilai bersama’ sebagai landasan untuk  menentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, orang memiliki kebebasan individual relatifnya untrrk menentukan apa yarrg patut dan sesuai bagi […]

Read More

Pencarian terhadap kemungkinan melakukan kombinasi demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan di Indonesia dalam menghadapi ” negara-kelompok bisnis-kelompok komunal”

Peningkatan proses demokratisasi di Indonesia pasca Soeharto  dapat dilihat sebagai perlunya mengkaji ulang mengenai bentuk representasi populer dalam menghadapi Negara- Kelompok Bisnis- Kelompok Komunal. Usaha yang dilakukan dapat berfokus pada perlunya melakukan kombinasi antara nilai-nilai demokrasi yang mempromosikan kontrol populer (orang banyak) terhadap urusan publik yang berbasis pada kesamaan politik, dengan kebutuhan lokalitas yang mendasari […]

Read More

Draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia NO — Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet

Perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan internet yang semakin konvergen  menghasilkan beragam jenis layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang disediakan melalui penyelenggara telekomunikasi, termasuk layanan yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur agar tercipta iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan industri kreatif dalam negeri di tengah iklim usaha global, […]

Read More

Tanggapan Dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet

Salah satu penanda penting dari begitu merasuknya digitalisasi dalam aktivitas keseharian masyarakat modern saat ini adalah masifnya pertumbuhan dan otomatis penggunaan layanan aplikasi dan konten berbasis jaringan internet. Dalam diskursus ekonomi teknologi digital (digital economy technology), layanan ini disebut sebagai layanan “over‐the‐top” (OTT), yaitu layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam pemanfaatan aplikasi dan/atau jasanya. Sementara […]

Read More