Masalah Terkini Dalam Kebebasan Ber-internet di Indonesia

Data terbaru yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Badan Pusat Statistik (BPS), menyebutkan sampai dengan akhir tahun 2013 pengguna internet di Indonesia mencapai angka 71,19 juta pengguna. Terus meningkatnya jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun, selain akan menjadi pemicu berkembangnya beragam inovasi, juga akan melahirkan sejumlah ancaman dan masalah baru dalam […]

Read More

Menghubungkan Tata Kelola Internet dan Hak Asasi Manusia

Dalam pertemuan WSIS 2005 hubungan antara tata kelola internet dan HAM mulai mendapatkan sorotan dari Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Ambeyi Lagabo. Pada kesempatan tersebut, dia mengatakan, bahwa internet adalah kesempatan yang unik untuk membuka semua bangsa guna meningkatkan tukar-menukar informasi, pendapat dan gagasan. Besarnya sumberdaya yang tersedia di internet, akan sangat […]

Read More

Hak Atas Informasi Kebebasan Pers dan Internet

Materi presentasi Hak Atas Informasi, Kebebasan Pers dan Internet, yang menjelaskan hubungan antara  kebebasan pers, hak atas informasi serta kebebasan berinternet ini disampaikan oleh  Yosep Adi Prasetyo. Beliau juga menjelaskan mengenai instrumen-instrumen HAM yang melindungi kebebasan pers dan hubungannya dengan hak atas informasi dan kebebasan berinternet.

Read More

Amicus Brief untuk Delik Kesusilaan dan Kemerdekaan Pers dalam Perkara Majalah Playboy di Indonesia

Materi ini adalah Amicus Brief (Komentar Tertulis) yang digunakan untuk bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI pada Kasus Erwin Arnada. Erwin Arnada terjerat kasus dalam perkara majalah Playboy di Indonesia. Amicus Brief ini diajukan oleh diajukan oleh Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Lembaga Studi dan […]

Read More

Kebebasan Berekspresi di Internet

Wahyudi Djafar  menulis sebuah artikel berjudul Kebebasan Berekspresi di Internet. Dalam tulisan ini penulis memberi pandangan terkait kondisi kebebasan berekspresi dalam dunia maya di Indonesia.  

Read More

UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang – undang ini dibuat untuk Pemerintah Aceh sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang di sahkan untuk menindak lanjuti hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. UU Pemerintahan Aceh ini juga memandatkan Pembentukan Pengadilan HAM Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Read More