Ringkasan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung Dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Terhadap UUD 1945.

Ringkasan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung Dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Terhadap UUD 1945. (1)  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI);  (2)  Yayasan  Perkumpulan  Untuk Pemilu  dan Demokrasi  (PERLUDEM);  (3)  Yayasan  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia (WALHI);  (4)  Perkumpulan  Inisiatif  Masyarakat  Partisipatif  untuk  Transisi  Berkeadilan (IMPARSIAL);  (5)  Perkumpulan  ELSAM  (Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat);  (6) Perkumpulan  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan  (KontraS),  (7) Perkumpulan  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA);  (8)  Perkumpulan  HRWG  […]

Read More

Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun IV – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan gabungan dari sejumlah organisasi non pemerintah, yang secara aktif memberikan perhatian dan penyebarluasan informasi tentang tata kelola dan advokasi terhadap regulasi organisasi masyarakat sipil. Setiap tahun, KKB secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sejak disahkan pada 2 Juli 2013. […]

Read More

Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun III – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan gabungan dari sejumlah organisasi non pemerintah, yang secara aktif memberikan perhatian dan penyebarluasan informasi tentang tata kelola dan advokasi terhadap regulasi organisasi masyarakat sipil. Setiap tahun, KKB secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sejak disahkan pada 2 Juli 2013. […]

Read More

PERPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Dalam Perppu ini (Perpu_Nomor_2_Tahun_2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut […]

Read More

ELSAM Submission to UN Working Group

This individual report was prepared by the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), a human rights organisation based in Jakarta, Indonesia, that concerned with the situation of business and human rights in Indonesia. ELSAM welcomes the opportunity given to contribute to the upcoming report on Access to Remedy prepared by the UN Working Group […]

Read More

”Dianggap Tidak Penting” : Agenda HAM Belum Menjadi Prioritas Catatan Situasi dan Advokasi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2016

Memaknai peringatan hari HAM Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kondisi politik yang terus memanas, khususnya yang dilatarbelakangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Kondisi tersebut justru kemudian dikelola Pemerintah dengan meggunakan pendekatan yang justru mendegradasi nilai- nilai dan agenda hak asasi manusia, […]

Read More

Menagih Janji Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dalam logika kepemimpinan demokrasi, pemerintah memiliki konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pemenuhan hak asasi manusia bahkan telah menjadi kewajiban konstitusi penyelenggaraan negara di berbagai tingkat, baik dalam lingkup pusat dan daerah. Sehingga konsekuensi bagi setiap pelanggaran pemenuhan hak rakyat merupakan pelanggaran konstitusi. Maka dapatkah warga negara menuntut pemenuhan haknya di tingkat daerah? Untuk membaca lebih […]

Read More

Otonomi, Pemda dan HAM

Perspektif hak dasar dan visi kerakyatan ini meletakan makna desentralisasi sebagai sistem pemerintahan rakyat. Di atas fondasi itu lalu berjejak dan tumbuh pilar-pilar pengukuh rakyat yang berdaulat dan berdaya. Di atas fondasi itu pula terbuka struktur kesempatan baru bagi tiap daerah bersalin dari sekedar ranah administrasi ke level substantif-politik sebagai ruang deliberasi. Di sini, rakyat […]

Read More

Sejumlah Catatan Awal bagi Partai Politik Alternatif di Indonesia

Pembangunan partai politik alternatif di Asia, khususnya di Indonesia, memiliki tantangan yang berbeda dengan pembangunan partai politik alternatif di Amerika Serikat ataupun di Eropa. Salah satunya adalah tingkat represifitas rezim birokratik-otoriter di Asia masih cenderung tinggi serta kelembagaan pemilu dan sistem kepartaian di Asia yang cenderung kurang terinstitusionalisasi. Namun yang lebih penting dari pada itu […]

Read More

Partai Politik Alternatif dan Pemilu

Pembangunan partai politik alternatif tentunya sangat identik dengan Pemilu. Menjelang Pemilu 2019, geliat membangun partai politik alternatif juga mulai terlihat dilakukan oleh beberapa kelompok gerakan rakyat. Pembangunan partai politik alternatif ini sendiri merupakan salah satu jalan untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan rakyat yang terpecah-pecah. Untuk itu, persatuan atau unifikasi antar gerakan rakyat demi membangun partai politik […]

Read More