”Dianggap Tidak Penting” : Agenda HAM Belum Menjadi Prioritas Catatan Situasi dan Advokasi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 2016

Memaknai peringatan hari HAM Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 10 Desember, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kondisi politik yang terus memanas, khususnya yang dilatarbelakangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Kondisi tersebut justru kemudian dikelola Pemerintah dengan meggunakan pendekatan yang justru mendegradasi nilai- nilai dan agenda hak asasi manusia, […]

Read More

Menagih Janji Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dalam logika kepemimpinan demokrasi, pemerintah memiliki konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pemenuhan hak asasi manusia bahkan telah menjadi kewajiban konstitusi penyelenggaraan negara di berbagai tingkat, baik dalam lingkup pusat dan daerah. Sehingga konsekuensi bagi setiap pelanggaran pemenuhan hak rakyat merupakan pelanggaran konstitusi. Maka dapatkah warga negara menuntut pemenuhan haknya di tingkat daerah? Untuk membaca lebih […]

Read More

Otonomi, Pemda dan HAM

Perspektif hak dasar dan visi kerakyatan ini meletakan makna desentralisasi sebagai sistem pemerintahan rakyat. Di atas fondasi itu lalu berjejak dan tumbuh pilar-pilar pengukuh rakyat yang berdaulat dan berdaya. Di atas fondasi itu pula terbuka struktur kesempatan baru bagi tiap daerah bersalin dari sekedar ranah administrasi ke level substantif-politik sebagai ruang deliberasi. Di sini, rakyat […]

Read More

Sejumlah Catatan Awal bagi Partai Politik Alternatif di Indonesia

Pembangunan partai politik alternatif di Asia, khususnya di Indonesia, memiliki tantangan yang berbeda dengan pembangunan partai politik alternatif di Amerika Serikat ataupun di Eropa. Salah satunya adalah tingkat represifitas rezim birokratik-otoriter di Asia masih cenderung tinggi serta kelembagaan pemilu dan sistem kepartaian di Asia yang cenderung kurang terinstitusionalisasi. Namun yang lebih penting dari pada itu […]

Read More

Partai Politik Alternatif dan Pemilu

Pembangunan partai politik alternatif tentunya sangat identik dengan Pemilu. Menjelang Pemilu 2019, geliat membangun partai politik alternatif juga mulai terlihat dilakukan oleh beberapa kelompok gerakan rakyat. Pembangunan partai politik alternatif ini sendiri merupakan salah satu jalan untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan rakyat yang terpecah-pecah. Untuk itu, persatuan atau unifikasi antar gerakan rakyat demi membangun partai politik […]

Read More

Konsolidasi Gerakan Sosial, Saatnya Rakyat Membangun Partai Politik Alternatif

Penyatuan visi perjuangan dalam membangun partai politik alternatif menjadi salah satu agenda terpenting bagi gerakan rakyat. Yang juga tak kalah penting adalah gagasan pembangunan partai politik alternatif tersebut juga didukung oleh seluruh elemen gerakan rakyat serta masyarakat secara umum. Untuk itu, menciptakan kesadaran mengenai pentingnya pembangunan partai politik alternatif merupakan agenda utama dari seluruh gerakan […]

Read More

Menakar Kemungkinan Membangun Partai Politik Alternatif

Wacana pembangunan partai politik alternatif dari gerakan rakyat ditujukan untuk melawan dominasi kekuatan oligarki di arena politik. Namun hingga saat ini, beberapa hambatan dalam membangun partai politik alternatif selalu ditemui oleh gerakan rakyat. Perlawanan yang terpecah-pecah dan tidak ada orientasinya untuk membangun partai politik alternatif menjadi salah satu penyebabnya, selain mengenai aturan legal-formal yang dirumuskan […]

Read More

Panel 3 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Tirani Modal dan Ketatanegaraan

Konferensi Warisan Otoritarianisme:  “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang […]

Read More

Panel 1 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Reformasi Politik dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat

Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem ekonomi politik Indonesia muncul analisis yang melihat […]

Read More

Pengembangan Demokrasi Partisipatoris Melalui Forum Warga

Demokrasi partisipatoris (participatory democracy) merupakan sebuah gagasan yang dibangun dalam kerangka kritik dan penguatan terhadap keberadaan gagasan dan implementasi electoral democracy pasca reformasi 1998. Secara mendasar , ia mengandaikan dan mengharuskan adanya- pendekatan yang bersifat bottom-up melalui keberadaan komunitas-komunitas warga yang kuat (stronq citizen communities) dalam rangka mengambil inisiatif demi kepentirrgan mereka tanpa alih-alih ‘terlalu […]

Read More