Pekerja Perempuan di Pabrik dan Serikatnya Laki-laki

Di dalam film North Country maupun Made in Dagenham, buruh perempuan merupakan minoritas di pabrik dan serikatnya. Di dalam pabrik, Buruh perempuan keterampilannya dianggap lebih rendah sehingga layak mendapat upah yang lebih rendah pula. Namun di lain pihak, kadang serikat tak mau tahu perkara-perkara yang harus dihadapi perempuan yang secara biologis berbeda dari laki-laki. Jika […]

Read More

PP Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File

Read More

PP Nomor 38 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File

Read More

Panel 4 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : HAM dan Perburuhan

Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]

Read More

PP Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara. Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik  Unduh File

Read More

Politik Hukum Perburuhan di Indonesia

Pemerintah senantiasa berupaya menekan upah buruh seminimal  mungkin. Hal ini dilakukan sebagai salah satu daya tarik yang digunakan pemerintah untuk menarik investor ke Indonesia dengan menyediakan buruh dengan upah murah. Kebijakan perburuhan terbukti tidak pernah muncul tiba-tiba. Setiap kebijakan senantiasa dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu yang disusupkan dalam  grand  strategy  kebijakan nasional  (selective mirror thesis: […]

Read More

Walikota Risma dan Kebijakan Pengupahan Surabaya

Di penghujung tahun 2011 yang berlanjut sampai dengan Maret 2012, aksi buruh menuntut upah layak marak di beberapa kota di Indonesia. Di Jakarta, Semarang, Bandung, dan Batam, ribuan buruh turun ke jalan berkali-kali. Di sisi lain, Surabaya yang sering dijadikan barometer gerakan buruh, terlihat tenang paska putusan UMK 2012. Konsolidasi aksi lima puluhan ribu massa […]

Read More