REDD di Ulu Masen: Di Mana Masyarakat ditempatkan?

Kawasan Ulu Masen luasnya 750.000 hektar berada di lima wilayah administratif Aceh: Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Besar. Terdiri dari 21 kecamatan dan 52 Mukim dengan populasi sebesar 982. 010 orang. Pemerintah Aceh melakukan kemitraan dengan Carbon Conservation International Pty Ltd dan organisasi lingkungan internasional Flora dan Fauna International (FFI) […]

Read More

Menggugat Pasal Kriminalisasi UU Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi

Artikel ini menjelaskan tentang dampak dari UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang selalu saja memunculkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya kriminalisasi petani yang diakibatkan ketentuan dalam UU Perkebunan pada akhirnya memicu empat petani mengajukan Pengujian Pasal 21 jo. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya UU Perkebunan) […]

Read More

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UU ini setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,  memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan […]

Read More

UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Dalam UU ini setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup serta dalam setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan di bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.  

Read More

UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung […]

Read More

UU Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dalam UU ini Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan eknologi sebagai satu kesatuan serta geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Read More

UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang sumber daya air

Dalam UU ini negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat […]

Read More

UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Untuk penetapan wilayah dan kegiatan pertambangan harus  memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat  dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan serta harus memenuhi kriteria letak geografis,kaidah konservasi, daya dukung […]

Read More

UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam Undang undang ini pembangunan rumah harus dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan serta dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR.

Read More

UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam Undang undang ini setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin atau bahkan tidak memiliki izin pemanfaatan hutan dari pejabat yang berwenang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama […]

Read More