Masalah Warga dan Tantangan DPRD DKI Jakarta 2014-2019

Jakarta walau sebagai ibukota negara Indonesia tentu tidak terlepas dari setiap masalah, penggusuran, pendidikan, kesehatan dan kesulitan air bersih akibat privitasi air adalah masalah utama jakarta yang tak kunjung selesai. Pada 25 Agustus 2014, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 telah dilantik. Sebagai pembawa mandat warga Jakarta, mereka tentu harus diingatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang […]

Read More

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan sebuah aturan tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Peraturan itu adalah peraturan perubahan atas peraturan sebelumnya. Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  25  tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 11 tahun 2013 tentang kriteria kabupaten/kota peduli […]

Read More

REDD di Ulu Masen: Di Mana Masyarakat ditempatkan?

Kawasan Ulu Masen luasnya 750.000 hektar berada di lima wilayah administratif Aceh: Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Besar. Terdiri dari 21 kecamatan dan 52 Mukim dengan populasi sebesar 982. 010 orang. Pemerintah Aceh melakukan kemitraan dengan Carbon Conservation International Pty Ltd dan organisasi lingkungan internasional Flora dan Fauna International (FFI) […]

Read More

Menggugat Pasal Kriminalisasi UU Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi

Artikel ini menjelaskan tentang dampak dari UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang selalu saja memunculkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya kriminalisasi petani yang diakibatkan ketentuan dalam UU Perkebunan pada akhirnya memicu empat petani mengajukan Pengujian Pasal 21 jo. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya UU Perkebunan) […]

Read More

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UU ini setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,  memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan […]

Read More

UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi

Dalam UU ini setiap kegiatan pengelolaan energi wajib mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup serta dalam setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan di bidang keselamatan yang meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan instalasi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.  

Read More

UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung […]

Read More