Studi tentang Negara kesejahteraan

Rezim Negara kesejahteraan yang ada di dunia ini  memiliki tiga tipe negara kesejahteraan (NK) Yang pertama adalah sosial demokrat di Skandinavia yang memberikan jaminan sosial kepada seluruh penduduk dengan cakupan jaminan sosial yang lengkap. Rejim ini melepaskan ketergantungan masyarakat dari pasar dengan kebijakan kesempatan kerja penuh, yang kedua adalah negara  konservatif di Eropa Daratan yang […]

Read More

UU Nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

Ruang lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pascapanen. UU ini juga menegaskan bahwa Pemerintah berhak menetapkan jenis tumbuhan yang dibawa masuk daan keluar dari  wilayah Indonesia serta dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan  masyarakat,  budidaya  tanaman, sumberdaya  alam  lainnya,  dan/atau lingkungan hidup. Setiap orang atau badan usaha yang berniat […]

Read More

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/perrnentan/ot .140/3/ 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(indonesian sustainable palm Oil/Ispo)

Perturan ini mengharuskan setiap perusahaan yang melakukan usaha perkebunan di Indonesia wajib memiliki izin usaha baik berupa IUP, IUP-B, dan/atau IUP-P, ITUP, dan SPUP. Perusahaan yang telah memiliki izin tersebut juga harus memiliki sertifikat ISPO, Untuk mendapatkan sertifikat ISPO meliputi kepatuhan aspek/segi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagaimana diatur peraturan perundangan. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh petugas penilai yang […]

Read More

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 38/permentan/ot.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya genetik,meningkatan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati, menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan, menumbuh kembangkan industri benih dalam neger dan meningkatkan devisa negara. Setiap perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, agribisnis dan/atau pemerhati tanaman dapat memasukan benih atau […]

Read More

Peraturan Menteri pertanian Nomor : 14/permentan/pl.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit

Peraturan ini dibuat sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan pemberian perizinan usaha perkebunan dengan memanfaatkan lahan gambut, dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut, dan memberikan kepastian usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut. Lahan gambut […]

Read More

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman

Peraturan ini dibuat untuk mengatur dan menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan serta menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya. Plasma nutfah sendiri dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal produksi benih bina pada skala usaha tertentu, setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah harus mendapat izin dari menteri. Pertauran […]

Read More

Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/ot.140/9/2013 adalah sebuah perturan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan  

Read More

Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?

Pada masa rejim Orde Baru,  desa dimaknasi sebagai konsep administratif, oleh karna itu desa terletak di bawah struktur pemerintahan kecamatan.  Kepala desa dan dewan desa bertanggungjawab kepada pemerintah supra desa, bukan kepada warga, sehingga desa lebih merupakan kepanjangan tangan dari birokrasi pemerintah pusat. Pada masa reformasi, dalam kerangka desentralisasi politik dan demokratisasi maka ketentuan tentang pemerintahan desa […]

Read More

Agenda Piagam Global Tentang Hak Asasi Manusia di Kota

Agenda piagam global tentang hak asasi manusia adalah sebuah upaya untuk menjadikan sebuah kota di seluruh dunia  menjadi ramah terhadap hak asasi manusia. Setiap penduduk di kota mempunyai hak atas kota mereka.Hak terhadap demokrasi partisipatif, Hak atas kedamaian dan keamanan masyarakat, hak atas kesetaraaan perempuan dan laki laki, hak anak, hak atas layanan publik yang […]

Read More

Piagam Dunia Tentang Hak Atas Kota

Piagam kota adalah sebuah instrumen yang berorientasi untuk memperkuat proses perkotaan, pembenaran dan perjuangan. Piagam ini merupakan platform yang mampu menghubungkan upaya dari semua aktor yang terkai-publik, sosial dan pribadi yang tergerak untuk mengalokasikan validitas dan efektifitas secara penuh terhadap hak asasi manusia.

Read More