UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dalam Undang undang ini Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahanUrusan pemerintahan absolut  adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat misalnya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Sementara itu Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berada pada pemerintahan konkuren. Kewenangan Pemerintahan […]

Read More

Mengintegrasikan HAM Ke dalam kebijakan dan praktik perusahaan

Dampak kegiatan perusahaan, khususnya perusahaan multinasional yang bekerja di sector ekstraktif, dari tahun ke tahun mulai menampakkan wajahnya yang tidak bersahabat terhadap penikmatan HAM. Sebuah studi menunjukkan dampak negatif   akibat   investasi   perusahaan   multinasional   di   berbagai   negara   terhadap tergusurnya hak-hak masyarakat adat, Pola yang hampir mirip terjadi pula di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor pengelolaan […]

Read More

Kerangka HAM Bagi Kebijakan Pengendalian Tembakau

Intensitas peningkatan konsumsi rokok yang tak terkendali ini berdampak luas tidak saja di bidang kesehatan, tapi juga di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Secara umum, kondisi ini menurunkan sendi-sendi ekonomi bangsa karena kualitas hidup yang buruk akan dihadapi Bangsa Indonesia.Jika  produksi  dan  konsumsi  tembakau  sudah  dianggap menjadi  ancaman  serius  bagi  kesehatan  publik,  karena  sudah menjadi […]

Read More

Bisnis dan HAM: Menurunkan Prinsip Menjadi Praktik

Setiap perusahaan harus menghormati Hak asasi Manusia, bentuk penghormatan  HAM  oleh  perusahaan  ditandai  oleh  beberapa  hal, yakni Perusahaan harus mengekspresikan komitmen mereka terhadap HAM melalui pernyataan kebijakan HAM, Perusahaan harus melakukan proses yang sungguh-sungguh untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menghitung dampak dan penyelesaian masalah HAM yang timbul atas kegiatan mereka. Temuan-temuan atas proses itu harus […]

Read More

Beberapa Catatan tentang Pembangunan di Indonesia

Indonesia telah melakukan transisi menuju demokrasi sejak 1998. Ada banyak perubahan besar terjadi. Tiga perubahan yang layak dicatat dan berpengaruh pada politik Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, yaitu: (a) adopsi norma dan standar HAM yang diakui secara internasional ke dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya; (b) bandul pendekatan pembangunan yang bergeser dari teknokratisme-terpusat […]

Read More

Studi tentang Negara kesejahteraan

Rezim Negara kesejahteraan yang ada di dunia ini  memiliki tiga tipe negara kesejahteraan (NK) Yang pertama adalah sosial demokrat di Skandinavia yang memberikan jaminan sosial kepada seluruh penduduk dengan cakupan jaminan sosial yang lengkap. Rejim ini melepaskan ketergantungan masyarakat dari pasar dengan kebijakan kesempatan kerja penuh, yang kedua adalah negara  konservatif di Eropa Daratan yang […]

Read More

UU Nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

Ruang lingkup sistem budidaya tanaman meliputi proses kegiatan produksi sampai dengan pascapanen. UU ini juga menegaskan bahwa Pemerintah berhak menetapkan jenis tumbuhan yang dibawa masuk daan keluar dari  wilayah Indonesia serta dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan  masyarakat,  budidaya  tanaman, sumberdaya  alam  lainnya,  dan/atau lingkungan hidup. Setiap orang atau badan usaha yang berniat […]

Read More

Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/perrnentan/ot .140/3/ 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia(indonesian sustainable palm Oil/Ispo)

Perturan ini mengharuskan setiap perusahaan yang melakukan usaha perkebunan di Indonesia wajib memiliki izin usaha baik berupa IUP, IUP-B, dan/atau IUP-P, ITUP, dan SPUP. Perusahaan yang telah memiliki izin tersebut juga harus memiliki sertifikat ISPO, Untuk mendapatkan sertifikat ISPO meliputi kepatuhan aspek/segi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagaimana diatur peraturan perundangan. Penilaian usaha perkebunan dilakukan oleh petugas penilai yang […]

Read More

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 38/permentan/ot.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya genetik,meningkatan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati, menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan, menumbuh kembangkan industri benih dalam neger dan meningkatkan devisa negara. Setiap perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, agribisnis dan/atau pemerhati tanaman dapat memasukan benih atau […]

Read More

Peraturan Menteri pertanian Nomor : 14/permentan/pl.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit

Peraturan ini dibuat sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan pemberian perizinan usaha perkebunan dengan memanfaatkan lahan gambut, dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut, dan memberikan kepastian usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut. Lahan gambut […]

Read More