Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 38/permentan/ot.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya genetik,meningkatan keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati, menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan, menumbuh kembangkan industri benih dalam neger dan meningkatkan devisa negara. Setiap perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, agribisnis dan/atau pemerhati tanaman dapat memasukan benih atau […]

Read More

Peraturan Menteri pertanian Nomor : 14/permentan/pl.110/2/2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit

Peraturan ini dibuat sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan pemberian perizinan usaha perkebunan dengan memanfaatkan lahan gambut, dan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan pelaksanaan pengembangan budidaya kelapa sawit di lahan gambut, dan memberikan kepastian usaha budidaya kelapa sawit di lahan gambut. Lahan gambut […]

Read More

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman

Peraturan ini dibuat untuk mengatur dan menjamin terpenuhinya kebutuhan benih bermutu secara memadai dan berkesinambungan serta menjamin kelestarian plasma nutfah dan pemanfaatannya. Plasma nutfah sendiri dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal produksi benih bina pada skala usaha tertentu, setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah harus mendapat izin dari menteri. Pertauran […]

Read More

Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/ot.140/9/2013 adalah sebuah perturan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan perizinan dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Perkebunan secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam Usaha Perkebunan  

Read More

Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?

Pada masa rejim Orde Baru,  desa dimaknasi sebagai konsep administratif, oleh karna itu desa terletak di bawah struktur pemerintahan kecamatan.  Kepala desa dan dewan desa bertanggungjawab kepada pemerintah supra desa, bukan kepada warga, sehingga desa lebih merupakan kepanjangan tangan dari birokrasi pemerintah pusat. Pada masa reformasi, dalam kerangka desentralisasi politik dan demokratisasi maka ketentuan tentang pemerintahan desa […]

Read More

Agenda Piagam Global Tentang Hak Asasi Manusia di Kota

Agenda piagam global tentang hak asasi manusia adalah sebuah upaya untuk menjadikan sebuah kota di seluruh dunia  menjadi ramah terhadap hak asasi manusia. Setiap penduduk di kota mempunyai hak atas kota mereka.Hak terhadap demokrasi partisipatif, Hak atas kedamaian dan keamanan masyarakat, hak atas kesetaraaan perempuan dan laki laki, hak anak, hak atas layanan publik yang […]

Read More

Piagam Dunia Tentang Hak Atas Kota

Piagam kota adalah sebuah instrumen yang berorientasi untuk memperkuat proses perkotaan, pembenaran dan perjuangan. Piagam ini merupakan platform yang mampu menghubungkan upaya dari semua aktor yang terkai-publik, sosial dan pribadi yang tergerak untuk mengalokasikan validitas dan efektifitas secara penuh terhadap hak asasi manusia.

Read More

Perlawanan Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara

Kabupaten Pati, Jawa  Tengah, memiliki kekayaan alam yang unik, yaitu bentang alam kars di Pegunungan Kendeng Utara. Ekosistem kars kawasan Pegunungan Kendeng Utara memiliki sungai bawah tanah. Ia mampu mensuplai kebutuhan air rumah tangga dan lahan pertanian seluas 15.873,9 ha di Kecamatan Sukolilo dan 9.063,232 ha di Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kekayaan alam lainnya di atas […]

Read More

Land Grabbing Sebagai Isu Regional

Melalui program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), di Indonesia. Pemerintahan SBY membagi Indonesia ke dalam enam koridor ekonomi: Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional; Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolah hasil tambang dan lumbung energi nasional; Jawa sebagai pendorong industri dan hasil jasa nasional; Sulawesi sebagai pusat […]

Read More

Ramai-Ramai Mempersoalkan Kawasan Hutan

Persoalan kehutanan Indonesia adalah keadilan dan kepastian hukum berkaitan dengan  penguasaan  kawasan  hutan  sebab cakupannya yang luas, ilegalitas yang tinggi dan tafsir terhadapnya yang lentur.Klaim atas kawasan hutan sangat luas di Indonesia juga menjadikannya sebagai “bank tanah” bagi usaha- usaha eksploitasi sumber daya alam seperti untuk perkebunan, pertambangan maupun konsesi kayu- kayuan yang menjadi perebutan pemerintah […]

Read More