Tutup Buku Dengan “Transitional Justice?”: Menutup Lembaran Hak Asasi Manusia 1999-2004 Dan Membuka Lembaran Baru 2005

Laporan ini merupakan hasil pengamatan atau observasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas kewajiban negara (state obligation) dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih memang terbilang panjang, yakni mulai 1999 hingga 2004; sepanjang masa reformasi bergulir. Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa yang telah dicapai pada kurun itu, dan […]

Read More

Laporan Hak Asasi Manusia 2003: Melemahnya Daya Penegakan Hak Asasi Manusia : Hutang, Kemiskinan Dan Kekerasan

Melemahnya daya penegakan hak asasi manusia : Hutang, Kemiskinan dan Kekerasan Tahun 2003 memperlihatkan kecilnya daya politik rejim Megawati dalam mendorong penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Pilihan kebijakannya di bidang politik dan ekonomi yang bersifat respon terbatas, demi stabilitas politik yang terbatas pula, sering kali di luar pertimbangan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya masyarakat Indonesia masuk dalam keadaan-keadaan […]

Read More

Laissez-faire Regional, dari Maquiladora ke MEA

Bagaimana dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diberlakukan pada Januari 2016 nanti? Dari babak sejarah mana kita dapat menerawang dampak-dampak yang kelak akan dibawa MEA? Meski tergolong sebagai kebijakan baru di tingkat regional Asia Tenggara, karakteristik-karakteristik dari kebijakan MEA sebenarnya dapat dilihat pula pada kebijakan tingkat regional lain. Laissez-faire (doktrin neoliberal, diambil dalam bahasa […]

Read More

Bendungan Raksasa dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat

Setelah 46 tahun tertunda, pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, itu kini hampir usai. Pemerintah merencanakan waduk ini akan mulai diairi pada medio Juni atau Juli 2015. Jika sesuai rencana, waduk akan beroperasi 3 bulan kemudian. Belajar dari pengalaman sebelumnya, pembangunan waduk selalu menghasilkan ekses-ekses pelanggaran HAM. Dalam kasus Jatigede, dampak pada potensi […]

Read More

Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019

Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo  telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Dalam Pasal 2 (3) menyebutkan bahwa RPJMN Tahun 2015-2019 berfungsi salah satunya sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran […]

Read More

Masyarakat Adat Wana Dan Kearifan Lingkungan

Masyarakat adat Wana adalah suku yang menetap di wilayah Cagar Alam Morowali, Kehidupan orang Wana sangat tergantung kepada kearifan lingkungan alam sekeliling mereka. Oleh karena itu mereka sangat mempercayai adanya ruh (spirit) yang menjaga atau memelihara setiap jengkal tanah dan hutan. Setiap kerusakan lingkungan ataupun perubahan siklus alam yang tidak berjalan sebagaimana biasanya, dipercayai sebagai tanda murkanya sang penjaga. […]

Read More

Regulasi Sektor Perkebunan dan Hak Asasi Manusia

Konflik agraria semakin hari, semakin meningkat. Dari bermacam subsektor agraria, perkebunan adalah subsektor agraria yang mengalami konflik tertinggi belakangan ini. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dari 163 kasus konflik agraria yang terjadi pada 2011, terdapat 97 kasus di sektor perkebunan (60%), 36 di sektor kehutanan (22%), 21 kasus di sektor infrastruktur (13%), 8 kasus […]

Read More