Amicus Curiae Kasus PLTU PT.Celukan Bawang

Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit 330 MW tambahan, sehingga total kapasitasnya menjadi lebih dari 1.000 MW. Sebelum perluasan PLTU Celukan Bawang telah eksis menjadi pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 380-megawatt (MW) di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, Indonesia. Pembangkit […]

Read More

Perlindungan Gambut Bukan Alasan Untuk Menghabiskan Hutan Alam Tersisa: Kebijakan Land Swap Berpotensi Deforestasi Dari Aceh Hingga Papua

Pemerintah Indonesia tampaknya sedang merencanakan deforestasi (planned deforestation) dengan mengatasnamakan perlindungan gambut. Hal ini terlihat setelah Koalisi Anti Mafia Hutan menganalisis secara mendalam peta alokasi lahan usaha pengganti (land swap) yang dipublikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kebijakan land swap merupakan respon pemerintah terhadap konsesi hutan tanaman (HTI) yang terimbas oleh kebijakan perlindungan […]

Read More

Keberatan dan Penolakan Organisasi Masyarakat Sipil Atas Penilaian Berbahaya ADB terhadap Sektor Energi Indonesia (PLN), Konsultasi Palsu ADB, dan usulan penggunaan Sistem Negara untuk Sektor Energi di Indonesia

Sebanyak 111 organisasi masyarakat sipil dari 31 negara dan daerah yang bekerja bersama masyarakat -untuk mendorong dan memastikan agar proses pembangunan di Indonesia mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, keadilan gender dan menghormati hak asasi manusia- menyatakan keprihatinan mendalam atas upaya Asian Development Bank untuk mengganti persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial ADB dengan sistem peminjam yang […]

Read More

Resolusi PONTIANAK tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis Di Asia Tenggara

Sebanyak 75 peserta Konferensi Agribisnis dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari perwakilan-perwakilan Institusi-institusi HAM Nasional negara-negara Asia Tenggara, Perwakilan Kantor Stas Presiden, UN Permanent Forum on Indigenous Issues, Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu ini, serta perwakilan organisasi masyarakat adat dan organisasi internasional, termasuk dari Nepal, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, […]

Read More

PONTIANAK STATEMENT ON HUMAN RIGHTS AND AGRIBUSINESS IN SOUTH EAST ASIA

The 75 participants in this conference, drawn from the National Human Rights Institutions (NHRI) from South East Asia, UN Permanent Forum on Indigenous Issues, the Executive Office of the President, the Government of Indonesia and from supportive civil society, indigenous representatives and international organisations, including from Nepal, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Philippines and Thailand, met in Pontianak […]

Read More

Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan

Benarkah RUU Perkelapasawitan dibentuk untuk melindungi kepentingan nasional? Melindungi ‘kepentingan nasional’ adalah argumen utama yang terus-menerus digaungkan oleh kelompok pendukung RUU Perkelapasawitan. 4 Fakta menunjukan bahwa kepentingan utama yang bermaksud dilindungi oleh RUU ini adalah kepentingan segelintir orang terkaya di negeri ini, yakni korporasi penguasa industri sawit. Saat ini, shareholder atau pemegang saham perkelapasawitan terbesar […]

Read More

Kajian Perbandingan Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Sosial Antara Sistem Perlindungan Negara Indonesia Dengan Bank Pembangunan Multilateral

Lembaga-lembaga Keuangan Internasional atau International Financial Institutions (IFIs) adalah organisasi internasional, yang beranggotakan sejumlah pemerintahan negara,yang meminjamkan uang kepada negara berkembang atau perusahan swasta aktif di negara berkembang. Lembaga Keuangan Internasional yang paling menonjol adalah Kelompok Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Asian Development Bank (ADB) dan kini bertambah dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). […]

Read More

Transformasi Pasar Menuju Minyak Sawit Berkelanjutan

Transformasi pasar untuk menjadikan minyak sawit Berkelanjutan sebagai norma adalah sangat penting. Respon yang efektif diperlukan untuk menekan dampak terhadap hutan dan masyarakat, dari meningkatnya permintaan untuk minyak sawit, dan minyak sawit berkelanjutan bersertifikat harus menjadi bagian dari solusi. Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik unduh

Read More