Labours Rights in RSPO: Way Forward?

Around 2011 and 2012, Titus Money (32 years old) from the great tribe of Yerisiam Gua and Wateburuh tribe who worked as Public Relations supervising security in PT Nabire Baru, a subsidiary of Goodhope Holding Company, demanded unpaid wages for 4 months. When demanding the wage, the company was always stalling time to pay the […]

Read More

Arti Penting Menjadi Pihaknya Republik Indonesia pada International Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional bagi Penindasan TindaK Terorisme Nuklir ) dilihat dari Perspektif Kepentingan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Arti Penting Menjadi Pihaknya Republik Indonesia pada International Convention for The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (Konvensi Internasional bagi Penindasan TindaK Terorisme Nuklir ) dilihat dari Perspektif Kepentingan Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Read More

UU Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh

UU Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh

Read More

Konvensi Eropa tentang Status Hukum Pekerja Pendatang (1977)

Setiap Negara Pihak harus menjamin para pekerja pendatang mendapatkan perlakuan yang setidak-tidaknya sama dengan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri yang berkaitan dengan tindakan hukum. Para pekerja pendatang harus berhak, rnenurut persyaratan-persyaratan yang sama sebagai warga negara, atas pcrlindungan hukum yang penuh dan perlindungan pengadilan terhadap pribadi dan harta benda mereka, dan hak-hak dan kepentingan-kepentingannya, […]

Read More

Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan

Konvensi ini memerintahkan negara para pihak  untuk mengahapus dan mencegah diskriminasi dalam dunia pendidikan. Negara para pihak mesti melakukan upaya mencabut setiap pengaturan statuta dan setiap instruksi administratif dan untuk tidak melanjutkan setiap praktek administratif yang melibatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan, menjamin, dengan perundang-undangan apabila perlu, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan  siswa pada  lembaga-lembaga […]

Read More

Konvensi Tentang Suaka Teritorial

Orang-orang yang memasuki wi!ayah suatu negara, karna di negaranya mana mereka dianiaya karena keyakinan, pendapat atau afiliasi politik mereka, atau karena perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran politik maka, jika sipencari suaka meminta masuk kewilayah negara lain, maka negara lain berhak untuk memperkenankan masuk ke dalam wilayahnya pada orang-orang yang dia anggap layak tanpa  mengakibatkan  timbulnya pengaduan […]

Read More

Konvensi Tentang Suaka Diplomatik

Konvensi ini mengatur tentang hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang dalam pemberian suaka diplomatik.  Pemberian suaka kepada orang-orang yang  pada waktu mernintanya  berada di bawah hasutan atau sedang diadili karena pelanggaran-pelanggaran biasa atau telah dihukum oleh pengadilan tetap yang berwenang dan belum menjalani hukuman masing­ masing oleh negaranya maka pemberian suaka itu dianggap tidak sah.

Read More

Konvensi Tentang Suaka Politik

Konvensi Tentang Suaka Politik mengatur bahwa siapapun dapat rnencari jalan lain untuk mernperoleh perlindungan, apapun kewarganegaraannya,  tanpa mempengaruhi kewajiban-kewajiban  yang diterirna oleh Negara di mana dia menjadi warga negaranya, Namun Pcrtimbangan  mengenai  kejahatan  politik  adalah urusan  Negara yang menawarkan  suaka.

Read More