Operasi Militer Papua

Perjanjian New York 15 Agustus 1952 memutuskan bahwa Irian Barat akan berada dalam pengawasan PBB namun setelah 8 bulan  pemerintah Indonesia akan mengambil-alih pemerintahan di Irian Barat .Para elit Papua mulai ragu-ragu, bimbang dan bingung dengan keputusan. Berbagai perasaan yang diekspresikan pada masa itu adalah tidak pro-Belanda, tidak pro- Indonesia, tapi pro-Papua. Mereka merasa dikhianati oleh […]

Read More

Menyelesaikan Pelanggaran Masa Lalu: Membangun Indonesia Lebih Bermartabat

Sampai saat ini negara belum mampu melaksanakan kewajiban atas penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang terjadi adalah kemandekan. Betapa tidak, berbagai mekanis me  yang di bentuk belum dapat menyelesaikan tanggungjawabnya. Pengadilan yang digelar, hasinya jauh dari rasa keadilan bagi korban, bahkan terkesan sebagai ”window dressing” negara, karenanya sulit untuk meyakini bahwa berbagai peristiwa pelanggaran […]

Read More

Menuju Ratifikasi OPCAT Oleh Dina

PBB telah membentuk suatu instrumen yang memuat mekanisme pencegahan yang disebut Optional Protocol to the Convention Against Torture 2009. Pemerintah Indonesia didesak untuk maretifikasi instrument OPCAT ini karna naraknya praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang yang terjadi di tempat- tempat penahanan di Indonesia sudah menjadi perhatian luas, bahkan ke tingkat internasional. Hasil survei LBH Jakarta tahun 2008 menunjukkan […]

Read More

Kekerasan di Papua 2013

Secara umum, konflik dan kekerasan diPapua pada 2013 meningkat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada 2013 penangkapan aktivis mengalami peningkatan tajam. Laporan ELSAM 2012 mencatat 7 peristiwa penangkapan terhadap 66 aktivis, sementara, menurut data ELSAM tahun 2013, terdapat 28 peristiwa penangkapan terhadap 572 aktivis. Jumlah aktivis yang ditangkap mengalami peningkatan mencapai 766,67%! Sementara, penangkapan terduga pelaku […]

Read More

Kekerasan Atas Nama Agama, Tindakan Fatal Vonis Minimal

Kekerasan atas nama agama terus terjadi di Indonesia, Dalam berbagai kekerasan yang terjadi selalu  menyasar kelompok minoritas, dengan penggunaan kekerasan berlebih serta dipicu atas dasar kebencian terhadap suatu kelompok agama. Ada beberapa kasus yang muncul di permukaan dan mendapat sorotan publik nasional maupun internasional. Meskipun begitu, ternyata proses pemidanaanterhadap para pelaku kejahatan tersebut hanya menghasilkan hukuman yang teramat […]

Read More

Kadaluarsa tak Berlaku untuk Rawagede

Pemerintah Belanda mengakui adanya pelanggaran namun tidak mengambil tindakan lebih lanjut,Pemerintah Belanda mengkhawatirkan komplikasi pemberlakuan peraturan pidana militer mengingat adanya perbedaan antara peraturan yang berlaku tahun 1945-1950 dengan peraturan yang berlaku saat ini dan juga menganggap kasus ini sudah kadarluarsa. Pendapat pihak tergugat di atas ditolak oleh Pengadilan. Dalam putusannya3 tertanggal 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan asas […]

Read More

Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia

Pada tempo dulu hukuman mati pada dipandang relevan, sah dan dilakukan secaraterbuka didepan umum, dengan cara dipancung, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk kejahatan-kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap Raja atau Pimpinan Agama, kejahatan perang dan pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain. Artikel ini mencoba mengambarkan tentang masih layakkah […]

Read More

Alur Waktu: Konflik dan Keadilan Transisi di Timor-Leste

Tulisan yang di buat oleh ICTJ ini menjelaskan tentang  Alur Waktu: Konflik dan Keadilan Transisi di Timor-Leste, dimulai dari  Agustus 1999 saat pertama kali melakukan Konsultasi Publik untuk opsi kemerdekaan atau otonomi di Timor-Timur, kemudian Pengumuman hasil jajak pendapat, serta diputuskannya pembentukan Komisi Penyelidik Internasional Pelanggaran HAM di Timor-Leste oleh  UN Commission on Human Rights (UNCHR) Hingga  akhirnya pada 20 […]

Read More

UU Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

Dalam UU ini setiap orang yang membuat, memproduksi, memiliki, menyimpan, mentransfer, atau menggunakan Bahan Kimia Daftar 1, Bahan Kimia Daftar 2, atau Bahan Kimia Daftar 3 wajib menyampaikan laporan sekurang- kurangnya sekali dalam satu tahun kepada Menteri. Selain itu setiap orang dilarang mengembangkan, memproduksi, memperoleh, dan/atau menyimpan senjata kimia, mentransfer, baik  langsung  maupun  tidak  langsung, […]

Read More

Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida

Dimulai dengan sebuah proposal dari Raphael Lemkin yang diajukan pada Konperensi International Unification of Criminal Law kelima pada 1933 gagasan mengkriminalisasikan genosida mulai dirumuskan secara internasional. Dalam konperensi di Madrid – Spanyol itu, ia mengadvokasi agar penghancuran kolektivitas rasial, agama, atau sosial dinyatakan sebagai kejahatan internasional, karena biadab (barbatary) dan besarnya penghancuran yang dilakukan  (vandalism). […]

Read More