Modernisasi-Neolib, Politik Arus bawah dan “Tugas Cendekiawan” (Sebuah Penelusuran Awal)

Artikel ini ingin menggambarkan bagaimana sebuah struktur kekuasaan yang dibangun sejak Orde Baru telah membuat “Kemarau intelektual” pada kaum cendikiawan. Kemudian  artikel ini juga memberikan gambaran tentang betapa relasi antara masa kini ternyata tidak lepas dari relasi-relasi kuasa global yang dibangun sebelumnya. Gambaran  gambaran tersebut dimulai dari peristiwa 1965 dan bangkitnya Orde Baru yang membawa gelombang modernisasi berikut […]

Read More

Buruh Tidak untuk Dijual

Indonesia telah membuat kebijakan perburuhan yang pro investasi. Kebijakan ini menempatkan buruh sebagai komoditas bisnis untuk menaikan daya jual Indonesia sebagai negeri bagi para investor. Pemerintah Indonesia pun mempromosikan Indonesia sebagai negara dengan buruh murah dan fleksibel. Sejumlah proteksi terhadap buruh dikurangi untuk semakin mengakomodir kepentingan investasi dan mobilitas modal.Sementara pembahasan sejumlah kebijakan hukum yang bertujuanuntuk melindungi buruh berhenti […]

Read More

UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang undang ini mengatur tentang Perselisihan Hubungan Industrial yakni perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat […]

Read More

UU Nomor17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat

Undang undang Ormas menjamin kepada setiap warga negara untuk memberikan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat  yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik

Read More

UU Nomor 21 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

UU Nomor 21 Tahun Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk Untuk menjamin hak pekerja/buruh berorganisasi dan hak serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan kegiatannnya. Yang dimaksud dengan serikat pekerja dalam UU ini adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjwab guna memperjuangkan,membela serta melindungi […]

Read More

Konvensi Mengenai Penerapan Prinsip – Prinsip Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama

Badan Pengurus Kantor Buruh Intemasional dalam Sidang ke Tigapuluh dua pada tanggal 8 Juni 1949 di Jenewa telah memutuskan untuk menerima beberapa usulan mengenai penerapan prinsip-prinsip hak berorganisasi dan berunding bersama yang termasuk acara keempat dari agenda sidang. Pada Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional ini , para pihak Telah menetapkan bahwa usulan-usulan ini harus berbentuk Konvensi Internasional. […]

Read More

UU Nomor 18 tahun 1956 Tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Undang-undang memberi jaminan atas hak-hak dasar untuk  menjamin kebebasan buruh untuk masuk atau tidak masuk Serikat Buruh, melindungi buruh terhadap campur tangan majikan dalam soal ini, melindungi Serikat Buruh terhadap campur tangan majikan dalam mendirikan, cara bekerja serta cara mengurus organisasinya, khususnya mendirikan organisasi di bawah pengaruh majikan atau yang disokong dengan uang atau cara […]

Read More