Pekerja Perempuan di Pabrik dan Serikatnya Laki-laki

Di dalam film North Country maupun Made in Dagenham, buruh perempuan merupakan minoritas di pabrik dan serikatnya. Di dalam pabrik, Buruh perempuan keterampilannya dianggap lebih rendah sehingga layak mendapat upah yang lebih rendah pula. Namun di lain pihak, kadang serikat tak mau tahu perkara-perkara yang harus dihadapi perempuan yang secara biologis berbeda dari laki-laki. Jika […]

Read More

Panel 4 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : HAM dan Perburuhan

Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]

Read More

Pengembangan Demokrasi Partisipatoris Melalui Forum Warga

Demokrasi partisipatoris (participatory democracy) merupakan sebuah gagasan yang dibangun dalam kerangka kritik dan penguatan terhadap keberadaan gagasan dan implementasi electoral democracy pasca reformasi 1998. Secara mendasar , ia mengandaikan dan mengharuskan adanya- pendekatan yang bersifat bottom-up melalui keberadaan komunitas-komunitas warga yang kuat (stronq citizen communities) dalam rangka mengambil inisiatif demi kepentirrgan mereka tanpa alih-alih ‘terlalu […]

Read More

Perluasan Akses Publik Menuju Proses Politik Yang Deliberatif

Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsl tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan ‘nilai-nilai bersama’ sebagai landasan untuk  menentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, orang memiliki kebebasan individual relatifnya untrrk menentukan apa yarrg patut dan sesuai bagi […]

Read More

UU Nomor 15 Tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) Ingin membaca lebih lanjut Unduh File

Read More

Kajian Teoritik Hukum dan HAM tentang Surat Edaran Kabaharkam Nomor B/194/I/2013/Baharkam, yang Melarang Satpam Berserikat

Bila mengacu kepada ketentuan hukum ketenagakerjaan serta konvensi internasional, maka tidak ada perbedaan hak pekerja/buruh yang jabatannya sebagai satuan pengamanan dengan jabatan yang lainnya. Semuanya adalah mempunyai hak yang sama. Setiap orang mempunyai mempunyai hak asasi.Buruh/Pekerja mempunyai hak asasi untuk membentuk dan mendirikan serikat pekerja/buruh, dan siapapun tidak boleh melarang dan menghalang-halanginya. Akan tetapi, Kabarhakam Mabes Polri selaku […]

Read More

Penguatan Organisasi Rakyat: Upaya Merebut Hak Yang Terampas

Peran rakyat dalam arena publik tidak dapat dihindarkan dari konfrontasinya dengan peran negara.Konfrontasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari siklus politik-ekonomi (dan ideologi) yang berkembang. Pentingnya mendiskusikan isu ini, terutama pada dekade terakhir, erat terkait dengan wacana demokrasi yang bersifat dinamis. Di Indonesia, wacana tersebut acap berhenti pada tataran konseptual atau jargon saja, oleh karena tradisi yang berkembang […]

Read More

Modernisasi-Neolib, Politik Arus bawah dan “Tugas Cendekiawan” (Sebuah Penelusuran Awal)

Artikel ini ingin menggambarkan bagaimana sebuah struktur kekuasaan yang dibangun sejak Orde Baru telah membuat “Kemarau intelektual” pada kaum cendikiawan. Kemudian  artikel ini juga memberikan gambaran tentang betapa relasi antara masa kini ternyata tidak lepas dari relasi-relasi kuasa global yang dibangun sebelumnya. Gambaran  gambaran tersebut dimulai dari peristiwa 1965 dan bangkitnya Orde Baru yang membawa gelombang modernisasi berikut […]

Read More