Mengapa Perlu Merawat Ingatan?

Setiap memasuki bulan September, perbincangan publik di berbagai media massa di Indonesia tergiring dalam perdebatan sejarah politik masa lalu yang menyangkut tragedi kemanusiaan 1965.  Memori mengenai pembunuhan sejumlah petinggi militer Angkatan Darat. Pembantaian massal di berbagai daerah. Kemudian pengasingan ke daerah terpencil dan diskriminasi struktural terhadap sejumlah warga negara. Rentetan kejadian itu ditujukan untuk membasmi […]

Read More

Reproduksi Kekerasan Ditengah Kelesuan Kritik Kerja Pemerintah

Stagnansi upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu menggiring masyarakat untuk terus memelihara memori kolektif tentang pembenaran tindak kekerasan oleh negara. Tidak hanya dalam hal pencarian informasi dan kebenaran akan peristiwa pelanggaran di masa lalu, tetapi juga pada realitas dan konflik sosial masa kini, khususnya dalam bidang sumber daya alam dan kebebasan beragama. […]

Read More

Upaya Memutus Rantai Pelanggaran HAM dan Kegagalan Merawat Ingatan

Ada sejarah pahit Indonesia yang tidak pernah terungkap. Tahun 1965 terjadi pembantaian massal dan pembuangan ke daerah terpencil terhadap warga negara penganut ideologi yang berseberangan dengan pemerintah. Sekarang, kita disuguhkan pembunuhan sadis Salim Kancil, aktivis tani yang berusaha mempertahankan haknya, dianggap menghalangi program pemerintah. Sejak tragedi itu, kekerasan negara belum juga berhenti, bahkan melahirkan pola […]

Read More

Tutup Buku Dengan “Transitional Justice?”: Menutup Lembaran Hak Asasi Manusia 1999-2004 Dan Membuka Lembaran Baru 2005

Laporan ini merupakan hasil pengamatan atau observasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas kewajiban negara (state obligation) dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih memang terbilang panjang, yakni mulai 1999 hingga 2004; sepanjang masa reformasi bergulir. Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa yang telah dicapai pada kurun itu, dan […]

Read More

Pengekangan Kebebasan dalam Upaya Memorialisasi Peristiwa 1965

Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi‐JK, terjadi sedikitnya 27 peristiwa teror kekerasan dalam berbagai varian, yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa kekerasan 1965. Bentuk‐ bentuk teror tersebut berupa: (i) Pelarangan, baik film, diskusi, pertemuan, maupun pemutaran film sebanyak 17 kasus; (ii) Pembubaran paksa 4 kasus; (iii) Intimidasi 3 kasus; (iv) Deportasi 1 kasus; (v) Penangkapan sewenang‐wenang 1 […]

Read More

Peraturan Bersama Menteri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, melainkan juga telah menabrak konstitusi negara, UUD 1945. Menjadi hak setiap umat beragama untuk menjalankan aktivitas keagamaannya, termasuk membangun rumah ibadatnya. Negara atau pemerintah tidak boleh mengintervensi terlalu jauh hingga mengatur pendirian rumah-rumah ibadat. Negara boleh saja mengintervensi sekiranya […]

Read More

UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 […]

Read More

Tanggapan dan Masukan ELSAM Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Tanggapan dan Masukan ELSAM ini untuk menindaklanjuti siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDSPE), pada tanggal 14 Juli 2015, yang membuka kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan tertulis. Ada 5 (lima) poin tanggapan dan masukan dari ELSAM […]

Read More