PERPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Dalam Perppu ini (Perpu_Nomor_2_Tahun_2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut […]

Read More

Pengembangan Demokrasi Partisipatoris Melalui Forum Warga

Demokrasi partisipatoris (participatory democracy) merupakan sebuah gagasan yang dibangun dalam kerangka kritik dan penguatan terhadap keberadaan gagasan dan implementasi electoral democracy pasca reformasi 1998. Secara mendasar , ia mengandaikan dan mengharuskan adanya- pendekatan yang bersifat bottom-up melalui keberadaan komunitas-komunitas warga yang kuat (stronq citizen communities) dalam rangka mengambil inisiatif demi kepentirrgan mereka tanpa alih-alih ‘terlalu […]

Read More

Perluasan Akses Publik Menuju Proses Politik Yang Deliberatif

Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsl tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan ‘nilai-nilai bersama’ sebagai landasan untuk  menentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, orang memiliki kebebasan individual relatifnya untrrk menentukan apa yarrg patut dan sesuai bagi […]

Read More

Draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia NO — Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet

Perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan internet yang semakin konvergen  menghasilkan beragam jenis layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang disediakan melalui penyelenggara telekomunikasi, termasuk layanan yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur agar tercipta iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan industri kreatif dalam negeri di tengah iklim usaha global, […]

Read More

Tanggapan Dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet

Salah satu penanda penting dari begitu merasuknya digitalisasi dalam aktivitas keseharian masyarakat modern saat ini adalah masifnya pertumbuhan dan otomatis penggunaan layanan aplikasi dan konten berbasis jaringan internet. Dalam diskursus ekonomi teknologi digital (digital economy technology), layanan ini disebut sebagai layanan “over‐the‐top” (OTT), yaitu layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam pemanfaatan aplikasi dan/atau jasanya. Sementara […]

Read More

Praktek Surveillance Unlawful Interception sebagai pelanggaran Hak Atas Privasi

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) membawa dampak terhadap pemanfaatan Internet di Indonesia. Menurut SGP, di tahun 2014 Indonesia merupakan salah satu negara pengguna Internet terbesar di dunia.1 Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa masyrakat Indonesia telah melek Internet. Disisi lain, potensi permasalahan dalam pemanfaatan Internet menjadi salah satu modus baru dalam tindakan Surveillance (Pengawasan) dan Interception […]

Read More

“Pers dan Media Online: Tantangan Baru Dalam Pelaksanaan Kebebasan Pers”

Pengaruh internet (singkatan dari interconnected-networking) sangat besar bagi dunia komunikasi saat ini. Bisa dikatakan internet telah mengubah semua aspek kehidupan manusia. Perubahan ini berdampak pada bentuk komunikasi dan penyampaian informasi antara seorang dengan lainnya. Berkat internet dan kemajuan teknologi penunjangnya, penyebaran informasi meluas dan menjadi lebih mudah dan cepat. Manusia mengalami evolusi dalam hal kebiasaan […]

Read More