Tutup Buku Dengan “Transitional Justice?”: Menutup Lembaran Hak Asasi Manusia 1999-2004 Dan Membuka Lembaran Baru 2005

Laporan ini merupakan hasil pengamatan atau observasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas kewajiban negara (state obligation) dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih memang terbilang panjang, yakni mulai 1999 hingga 2004; sepanjang masa reformasi bergulir. Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa yang telah dicapai pada kurun itu, dan […]

Read More

Syariat Islam dalam Monopoli Tafsir Elite Tanah Rencong

Qanun Jinayat disahkan oleh DPRD Provinsi NAD pada akhir September 2014. Pada saat itu, tak sampai separuh anggota DPRD periode 2009-2014 hadir dalam sidang paripurna untuk mengesahkan peraturan daerah yang sangat krusial ini di penghujung masa jabatan mereka. Tak pelak, pembahasan dan pengesahan Qanun Jinayat yang terkesan dipaksakan dan terburu-buru ini pun menimbulkan syak wasangka. Beberapa […]

Read More

Konvensi Tentang Tindak Pidana Telematika

Konvensi ini diperlukan untuk memberi efek jera bagi tindakan yang ditujukan untuk menentang kerahasiaan, integritas dan ketersediaan  sistem komputer, jaringan, dan data komputer, maupun penyelewengan penggunaan sistem, jaringan, dan data tersebut  dengan   mengkriminalisasi   tindakan-tindakan itu sebagaimana dijelaskan di dalam Konvensi ini, dan dengan mengadopsi kewenangan yang cukup untuk memerangi tindakan-tindakan pidana tersebut, melalui difasilitasinya pendeteksian, […]

Read More

Memastikan Perlindungan Hak Atas Privasi di Era Digital

Memastikan  Perlindungan Hak Atas Privasi di Era Digital adalah sebuah bahan materi presentasi yang dibuat oleh Wahyudi Djafar. Pokok bahasan dalam materi presentasi ini adalah Pengertian Hak atas Privasi, Cakupan Hak atas Privasi, Instrumen Perlindungan terhadap Hak Atas privasi, Pembatasan terhadap Hak Atas privasi, Prinsip-prinsip dalam pembatasan, Hukum yang berkaitan dengan privasi, Minimnya perlindungan data pribadi (Elektronik), Ancaman terhadap privasi, Praktik-praktik pengamatan […]

Read More

Merumuskan Kebijakan Penata-Kelolaan Internet Berbasis Hak

Di Indonesia, pasca-amandemen konstitusi, hak atas privasi diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Perlindungan ini ditegaskan di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yang diantaranya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi). Pernyataan tersebut juga ditegaskan […]

Read More

Kebebasan Berekspresi di Internet

Wahyudi Djafar  menulis sebuah artikel berjudul Kebebasan Berekspresi di Internet. Dalam tulisan ini penulis memberi pandangan terkait kondisi kebebasan berekspresi dalam dunia maya di Indonesia.  

Read More