Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Peraturan  Pemerintah  ini yang dimaksud dengan pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis. Dalam penyelenggaraan pemulihan tanggung jawab utama berada di pemerintah dan pemerintah harus menyediakan fasilitas yang diperlukan korban seperti, ruang pelayanan khusus dijajaran kepolisian, tenga ahli, pusat pelayanan dan […]

Read More

Konvensi Tentang Perlindungan Wanita Hamil

Konvensi ini berlaku untuk wanita yang dipekerjakan di kegiatan industri dan kegiatan non-industri serta pekerjaan pertanian, termasuk wanita penerima upah yang bekerja di rumah. Konvensi ini memberi jaminan kepada wanita pekerja untuk mendapatkan hak-haknya yakni : Cuti Hamil, Jaminan Hamil, Fasilitas Untuk Perawatan Ibu Dan Anak, Perlindungan Hubungan Kerja, Perlindungan Atas Kesehatan Wanita Pekerja Selama Masa Kehamilan.

Read More

UUNomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita). Dengan ratifikasi Konvensi Wanita tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki–laki – perempuan) harus dihapus. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh wanita dibawah upah buruh pria harus dihapus, begitu […]

Read More

Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW

CEDAW atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan . Konvensi ini mendefinisikan prinsip prinsip tentang hak hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Konvensini ini juga bicara tentang penghapusan segala […]

Read More

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Memperhatikan bahwa PiagamPerserikatanBangsa-Bangsa menguatkan lagi keyakinan atas hak-hakasasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak asasi Manusia menegaskan azas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakanbahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, Serta  bahwa tiap orang berhak atas semua hak […]

Read More

Konvensi Mengenai Pengupahan Bagi Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Pada Sidang ke 34 Badan Pengurus Kantor Buruh Internasional di Jenewa 6 Juni 1951, Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional telah menetapkan  Konvensi mengenai Konvensi Mengenai Pengupahan Bagi Laki-Laki Dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya  pada tanggal 29 Juni 1951.  Istilah “pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya” merujuk kepada nilai […]

Read More

Protokol Opsional Pada Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menergaskan kembali keyakinan dalam hak asasi manusia mendasar, dalam maratabat dan harga diri manusia dan dalam persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sederajat dalam martabat dan hak dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat didalamnya, tanpa […]

Read More

UU No 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Bahwa Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional, bahwa Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketigapuluh empat di Jenewa (1951) dapat disetujui. […]

Read More