MEA dan Pekerja Perempuan

Fakta yang kerap terjadi adalah justru hampir setiap malam di atas pukul 7 jutaan pekerja bergelombang pulang menumpang angkutan-angkutan umum dengan wajah lelah dan tak ramah. Mayoritas dari mereka adalah perempuan. Rata-rata mereka bekerja di sektor manufaktur, perdagangan, dan finansial. Tak banyak di antara mereka yang bergaji bersih lebih dari 5 juta rupiah. Bahkan, realitas […]

Read More

Konvensi Tentang Revisi Terhadap Konvensi Tentang Perlindungan Maternitas

Perlindungan maternitas merupakan hak asasi manusia yang fundamental.Perlindungan maternitas mendukung perkembangan kesehatan individu bagi ibu dananak, generasi anak yang sehat adalah aset bagi setiap masyarakat. Perlindunganmaternitas adalah hak buruh perempuan seperti yang tertuang dalam KovenanECOSOC (Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau KovenanInternasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), salah satu instrumen bill of rightsPBB, […]

Read More

Perempuan di Ranah Politik

Keterwakilan Perempuan di ranah politik indonesia masih sangat rendah walaupun Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan politik  perempuan.  Keterlibatan  perempuan  dalam  kehidupan  publik  telah  meningkat  namun  partisipasi dan keterwakilan  mereka  di  lembaga  legislatif  tingkat  nasional  maupun  provinsi,  dan  di  seluruh  lembaga  pemerintahan masih rendah. Untuk  memperbaiki  ketidakseimbangan  gender  di  lembaga […]

Read More

Syariat Islam dalam Monopoli Tafsir Elite Tanah Rencong

Qanun Jinayat disahkan oleh DPRD Provinsi NAD pada akhir September 2014. Pada saat itu, tak sampai separuh anggota DPRD periode 2009-2014 hadir dalam sidang paripurna untuk mengesahkan peraturan daerah yang sangat krusial ini di penghujung masa jabatan mereka. Tak pelak, pembahasan dan pengesahan Qanun Jinayat yang terkesan dipaksakan dan terburu-buru ini pun menimbulkan syak wasangka. Beberapa […]

Read More

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam UU ini, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan enurut undang undang ini, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Read More

UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang (human trafficking)merupakan perbudakan manusia moderen. Fenomena ini dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri, padahal perdagangan orang maupun perbudakan moderen juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus perdagangan orang, dengan menyebut ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’, tetapi ‘orangnya’. […]

Read More

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan

MKRI melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan […]

Read More