Redistribusi tanpa Reforma Agraria

Meluasnya dukungan gerakan tuntutan keadilan agraria di Indonesia upaya penyelesaian sengketa agraria mulai bergulir. Pada awal Oktober 1998 ditandatangani kesepakatan antara pihak masyarakat Jenggawah dengan PTPN X mengenai: (i) Pemerintah melepaskan status HGU untuk kemudian diberikan kepada masyarakat; (ii) adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan antara pihak masyarakat dengan PTPN X. Pelepasan HGU tersebut kemudian dilanjutkan dengan […]

Read More

REDD di Ulu Masen: Di Mana Masyarakat ditempatkan?

Kawasan Ulu Masen luasnya 750.000 hektar berada di lima wilayah administratif Aceh: Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Besar. Terdiri dari 21 kecamatan dan 52 Mukim dengan populasi sebesar 982. 010 orang. Pemerintah Aceh melakukan kemitraan dengan Carbon Conservation International Pty Ltd dan organisasi lingkungan internasional Flora dan Fauna International (FFI) […]

Read More

Membela Korban Pembangunan Waduk Kedung Ombo

Waduk KO merupakan sebuah bendungan besar yang dibangun oleh rezim Orde Baru, di atas tanah seluas 9. 623 ha. Untuk memenuhi luas itu, Pemerintah harus membebaskan tanah seluas 7.394 ha hak milik dari 5.823 KK. Ribuan KK ini bermukim di 37 desa, tujuh kecamatan yang berada di tiga kabupaten yaitu Boyolali, Grobogan dan Sragen, di Provinsi Jawa […]

Read More

Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009, yang meminta Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan pengembangan food estate di wilayah paling ujung timur Indonesia. Salah satu program dari kebijakan itu adalah  MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energi Estate. Yakni program pengembangan pangan dan energi yang dikelola […]

Read More

Menggugat Pasal Kriminalisasi UU Perkebunan ke Mahkamah Konstitusi

Artikel ini menjelaskan tentang dampak dari UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan yang selalu saja memunculkan kontroversi dalam kehidupan masyarakat. Banyaknya kriminalisasi petani yang diakibatkan ketentuan dalam UU Perkebunan pada akhirnya memicu empat petani mengajukan Pengujian Pasal 21 jo. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya UU Perkebunan) […]

Read More

Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi

Deklarasi ini mempertegaskan bahwa Individu pribumi berhak mendapatkan semua hak yang tercantum dalam hukum internasional tanpa diskriminasi, dan bahwa masyarakat pribumi memilik hak kolektif yang sangat diperlukan untuk keberadaan kebahagian mereka, dan pembangunan integral sebagai manusia. Deklarasi ini dibuat pada sidang Pleno ke 107 Majelis Umum PBB pada  13 September 2007.

Read More

Deklarasi PBB Tentang Hak-hak Masyarakat Adat

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Penduduk Asli adalah sebuah deklarasi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) dalam sesi ke-61-nya di Markas PBB di New York, 13 September 2007. Deklarasi ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli (pribumi), dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas,bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan isu-isu lainnya. Deklarasi ini […]

Read More