Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009, yang meminta Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan pengembangan food estate di wilayah paling ujung timur Indonesia. Salah satu program dari kebijakan itu adalah  MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energi Estate. Yakni program pengembangan pangan dan energi yang dikelola […]

Read More

Hak Hidup dan Hukuman Mati

Jika UUD 1945 dan UU HAM  melindungi hak untuk hidup bagi setiap orang, seharusnya UU lainnya mematuhi perintah yang terdapat di dalamnya. Tapi persoalannya justru masih banyak ketentuan pidana yang tidak konsisten atau bertentangan dengan UUD dan UU HAM tersebut. Bahkan ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik sama tak konsistennya dengan ketentuan pidana mati. […]

Read More

Alur Waktu: Konflik dan Keadilan Transisi di Timor-Leste

Tulisan yang di buat oleh ICTJ ini menjelaskan tentang  Alur Waktu: Konflik dan Keadilan Transisi di Timor-Leste, dimulai dari  Agustus 1999 saat pertama kali melakukan Konsultasi Publik untuk opsi kemerdekaan atau otonomi di Timor-Timur, kemudian Pengumuman hasil jajak pendapat, serta diputuskannya pembentukan Komisi Penyelidik Internasional Pelanggaran HAM di Timor-Leste oleh  UN Commission on Human Rights (UNCHR) Hingga  akhirnya pada 20 […]

Read More

Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Pengunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran (1989)

Tentara bayaran adalah orang yang secara khusus direkrut secara lokal atau dari luar negeri untuk bertempur dalam suatu konflik bersenjata, didorong untuk mengambil bagian dalam perselisihan permusuhan berdasarkan keinginan  atas  keuntungan  pribadi  dan,  bahkan  dijanjikan  oleh  atau  atas  nama suatu pihak yang berkonflik, kompensasi material yang lebih besar dari janji tersebut atau lebih besar dari […]

Read More

Resolusi Majelis Umum 1803 Tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam

Resolusi ini menegaskan bahwa Hak bangsa dan negara atas kedaulatan permanen pada kekayaan  dan sumber  daya alam mereka harus dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional mcreka dan demi kesejahteraan  penduduk  negara  yang bersangkutan,Pembangunan dan pengaturan sumber daya dan juga impor modal asing yang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan ini, harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat di mana bangsa-bangsa […]

Read More

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.  Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan […]

Read More

Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat

Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan hak mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar ekonomi, pembangunan sosial dan budaya.Ketidakcukupan politik, kesiapan ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda kemerdekaan. Hal tersebut dijamin dalam Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat yang ditetapkan 14 Desember 1960

Read More

UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Sesuai  dengan Undang-Undang Nomor. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah […]

Read More