Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Keterangan Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] […]

Read More

Keterangan Dr. Shidarta, S.H., M.Hum dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Keterangan Ahli Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang […]

Read More

Penyelesaian Bertanggung Jawab dan Jangka Panjang Konflik Hak Tanah Adat antara Sime Darby dan Masyarakat

Mengapa Sime Darby Plantation harus pengembalian tanah hak adat masyarakat adat Dayak Ribun dari Dusun Kerunang dan Dusun Entapang adalah hal strategis dan harus segera dilakukan? Sebab anak perusahaan Sime Darby sebagai anggota dan pendiri RSPO, PT Mitra Austral Sejahtera berjanji meminjam tanah hak adat masyarakat Kerunang dan Entapang untuk ditanami kelapa sawit sesuai dengan […]

Read More

Panel 5 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Seminar Pembaruan Agraria dan Keadilan

Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]

Read More

Panel 1 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Reformasi Politik dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat

Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem ekonomi politik Indonesia muncul analisis yang melihat […]

Read More

Pencarian terhadap kemungkinan melakukan kombinasi demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan di Indonesia dalam menghadapi ” negara-kelompok bisnis-kelompok komunal”

Peningkatan proses demokratisasi di Indonesia pasca Soeharto  dapat dilihat sebagai perlunya mengkaji ulang mengenai bentuk representasi populer dalam menghadapi Negara- Kelompok Bisnis- Kelompok Komunal. Usaha yang dilakukan dapat berfokus pada perlunya melakukan kombinasi antara nilai-nilai demokrasi yang mempromosikan kontrol populer (orang banyak) terhadap urusan publik yang berbasis pada kesamaan politik, dengan kebutuhan lokalitas yang mendasari […]

Read More

Deklarasi Akhir Kongres Dunia ke-­6 Menentang Hukuman Mati

Deklarasi Akhir Kongres Dunia ke 6 Menentang Hukuman Mati ini diselenggarakan di Oslo (Norwegia) dari 21 sampai 23 Juni 2016 oleh organisasi Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM) dengan disponsori oleh Norwegia, Australia dan Prancis, dan bekerjasama dengan World Coalition Against the Death Penalty. Untuk membaca lebih lanjut, silakan klik unduh  

Read More

UU Nomor 15 Tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) Ingin membaca lebih lanjut Unduh File

Read More

Pengekangan Kebebasan dalam Upaya Memorialisasi Peristiwa 1965

Dalam satu tahun pemerintahan Jokowi‐JK, terjadi sedikitnya 27 peristiwa teror kekerasan dalam berbagai varian, yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa kekerasan 1965. Bentuk‐ bentuk teror tersebut berupa: (i) Pelarangan, baik film, diskusi, pertemuan, maupun pemutaran film sebanyak 17 kasus; (ii) Pembubaran paksa 4 kasus; (iii) Intimidasi 3 kasus; (iv) Deportasi 1 kasus; (v) Penangkapan sewenang‐wenang 1 […]

Read More