Masalah Warga dan Tantangan DPRD DKI Jakarta 2014-2019

Jakarta walau sebagai ibukota negara Indonesia tentu tidak terlepas dari setiap masalah, penggusuran, pendidikan, kesehatan dan kesulitan air bersih akibat privitasi air adalah masalah utama jakarta yang tak kunjung selesai. Pada 25 Agustus 2014, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 telah dilantik. Sebagai pembawa mandat warga Jakarta, mereka tentu harus diingatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang […]

Read More

Rapor Merah HAM Indonesia 2013

Tidak ada kemajuan Penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2013 . Pelanggaran demi pelanggaran HAM masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebut misalnya, pelanggaran atas kebebasan berkeyakinan dan beragama. Ada 26 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.Jawa Barat menjadi tempat paling banyak terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni sebanyak 14 peristiwa. Adapun komunitas keyakinan […]

Read More

Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009, yang meminta Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan pengembangan food estate di wilayah paling ujung timur Indonesia. Salah satu program dari kebijakan itu adalah  MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energi Estate. Yakni program pengembangan pangan dan energi yang dikelola […]

Read More

Evaluasi Laporan Pertama Indonesia ke Komite Ekosob PBB Paska Ratifikasi

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Laporan Pertama pelaksanaan Konvensi Ekosob pada 23 Januari 2012, dan disirkulasikan secara resmi oleh Komite pada  29 Oktober 2012 serta dapat diakses secara online. Laporan ini terdiri dari 76 halaman, disusun berdasarkan pasal Konvensi secara berurutan, seperti  hak untuk bekerja, serikat buruh, jaminan sosial, pangan dan air, kehidupan layak, kesehatan, pendidikan, dan hak atasbudaya. […]

Read More

Butir-butir pokok Hak ekonomi, sosial dan budaya

  Artikel ini mencoba melihat persoalan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan pertama-pertama hendak menunjukan bahwa hak-hak yang diklaim adalah hak-hak asasi manusia. Kemudian, mencoba melihat artinya bagi gerakan hak asasi manusia. Terakhir, melihat sejauh mana hak-hak itu tertampung dalam standar hukum internasional

Read More

UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Di undang  undang ini disebutkan Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak  untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter,mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam namun pasien juga mempunyai kewajiban kepada dokter untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi […]

Read More

UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung […]

Read More

UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Dalam UU ini Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam  penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan   sosial    dan   rasa    aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana,mendapatkan pendidikan,  pelatihan,  dan  ketrampilan dalam penyelenggaraan  penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara  tertulis dan/atau  lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program    […]

Read More

Komentar Umum 15 Hak Atas Air pada Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR)

Komentar Umum (general comment) merupakan interpretasi otoritatif yang berlaku seperti panduan, berisi cakupan, karakteristik dan cara membaca isi konvensi. Dikeluarkan oleh badan atau komite PBB yang membidangi hak-hak terkait. Posisi Komentar Umum  adalah soft laws yang tidak mengikat secara hukum (legally binding). Panduan ini dirancang untuk menjamin bahwa laporan-laporan diberikan dalam bentuk yang seragam sehingga memampukan Komite […]

Read More

Komentar Umum 14 Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dijangkau pada Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR)

Komentar Umum (general comment) merupakan interpretasi otoritatif yang berlaku seperti panduan, berisi cakupan, karakteristik dan cara membaca isi konvensi. Dikeluarkan oleh badan atau komite PBB yang membidangi hak-hak terkait. Posisi Komentar Umum  adalah soft laws yang tidak mengikat secara hukum (legally binding). Panduan ini dirancang untuk menjamin bahwa laporan-laporan diberikan dalam bentuk yang seragam sehingga memampukan Komite […]

Read More