UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Produk hukum ini menjamin terwujudnya kesejahteraan anak melalui terpenuhinya kebutuhan pokok anak.  Kesejahteraan ini meliputi penjaminan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.  Undang-undang ini mengatur tanggungjawab orangtua terhadap kesejahteraan anak.  Dalam pasal awal undang-undang ini termuat hak anak yang meliputi hak atas kesejahteraan, pelayanan, perlindungan, dan pemeliharaan.  Usaha kesejahteraan […]

Read More

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan

MKRI melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Seharusnya ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berbunyi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan […]

Read More

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Peraturan  Pemerintah  ini yang dimaksud dengan pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis. Dalam penyelenggaraan pemulihan tanggung jawab utama berada di pemerintah dan pemerintah harus menyediakan fasilitas yang diperlukan korban seperti, ruang pelayanan khusus dijajaran kepolisian, tenga ahli, pusat pelayanan dan […]

Read More

UU Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan MengHukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

Indonesia negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sangat rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang adalahbentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satubentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu pemerintah Indonesia […]

Read More

Pengantar Konvensi Hak Anak

Pengantar Konvensi Hak Anak adalah bahan materi yang disampaikan oleh Supriyadi W. Eddyono, S.H. pada Kursus HAM untuk Pengacara XI yang dilaksanakan oleh Elsam pada tahun 2007.  Pokok pembahasan dalam materi ini adalah latar belakang atau sejarah Konvensi Hak Anak, Isi Konvensi Hak Anak, Definisi Anak, Prinsip-Prinsip Umum, Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Pengganti,Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan […]

Read More

Konvensi Hak Anak

Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus, Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan llingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat, […]

Read More

Konvensi Ketenakerjaan Internasional Konvensi 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Badan Pengurus Kantor Buruh Internasional dalam Sidang ke-87 pada tanggal 1 Juni 1999 di Jenewa telah mempertimbangkan kebutuhan menetapkan instrumen baru untuk pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk dari pekerja anak sebagai prioritas utama untuk tindakan nasional dan internasional, termasuk kerjasama dan bantuan internasional, melengkapi Konvensi dan Rekomendasi mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja 1973 yang […]

Read More

Konvensi Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Konferensi Umum Organisasi Buruh Internasional telah memutuskan untuk menerima beberapa usulan mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Dengan Memperhatikan syarat-syarat Konvensi Usia Minimum (Industri) 1919, Konvensi Usia Minimum (Laut) 1920, Konvensi Usia Minimum (Pertanian) 1921, Konvensi Usia Minimum (Penyeimbang dan Juru Api) 1921, Konvensi Usia Minimum (Pekerjaan Non Industri) 1932, Konvensi (Revisi) Usia Minimum (Laut) […]

Read More

Protokol Opsional Pada Konvensi Tentang Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata

Anak membutuhkan perlindungan khusus, dan memerlukan perkembangan situasi anak yang berkesinambungan dan tanpa perbedaan sebagaimana juga untuk pengembangan dan pendidikan mereka dalam kondisi yang damain dan aman.  Dikhawatirkan oleh dampak yang berbahaya dan menyebar luas dari konflik bersenjata trehadap anak dan konsekuensi jangka panjang terhadap perdamaian yang kekal, keamanan, dan perkembangan. Mengutuk kegiatan yang menjadikan anak […]

Read More