De-sekuritisasi Papua, Upaya Memutus Rantai Kekerasan

Sejumlah pihak meyakini de-sekuritisasi dan pengurangan personil militer akan mengurangi kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Upaya ini membutuhkan perubahan cara pandang aparat, politik, dan kebijakan keamanan di Papua, secara mendasar. Akankah pendirian Kodam baru memupus asa ini? Untuk membaca artikel ini, silakan unduh

Read More

Karena Kini Adalah Akibat Lalu

Para korban    peristiwa 1965-1966 telah  lama  melakukan perjuangan panjang namun nihil dengan kemenangan nyata.Tak sedikit harta benda, ikatan sosial, kepercayaan sekitar, dan hak-hak dasar yang sejatinya dijamin oleh negara, mereka ‘gadaikan’ atas nama kepentingan keamanan nasional Indonesia di masa lalu. Di lain sisi, pembatasan-pembatasan akses sipil politik ditambah dengan eforia kebencian ideologi tetap terawat di tengah masyarakat. […]

Read More

Sabtu Kelabu di Urut Sewu

Setro Jenar adalah salah satu wilayah di Pulau Jawa yang tanahnya kerap dijadikan tempat ujicoba persenjataaan  TNI AD. Karna letaknya sangat dekat dengan pemukiman warga maka konflikpun sering terjadi antara TNI dan warga. Konflik warga melawan tentara ini sudah terjadi bertahun-tahun dan kian meruncing setelah tewasnya lima bocah dari desa Setrojenar pada 22 Maret 1997, akibat […]

Read More

Rapor Merah HAM Indonesia 2013

Tidak ada kemajuan Penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2013 . Pelanggaran demi pelanggaran HAM masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebut misalnya, pelanggaran atas kebebasan berkeyakinan dan beragama. Ada 26 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.Jawa Barat menjadi tempat paling banyak terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni sebanyak 14 peristiwa. Adapun komunitas keyakinan […]

Read More

Realita Penyiksaan, Terbit Penganiayaan

Penyiksaan yang demikian masih berlangsung hingga saat ini dengan pelaku dan korban yang berbeda. Indonesia sendiri telah meratifikasi United Nation Convention Against Torture [UNCAT] pada 1998 dan diundangkan dalam UU No. 5 tahun 1998. Ratifikasinya bisa jadi simbol berakhirnya masa Orde Baru yang jadi bagian kelam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Akan tetapi, kultur […]

Read More

Penyiksaan: Belum Terbendung

Di Indonesia, meski rekam jejaknya masih terbatas, praktik-praktik penyiksaan dapat dikatakan sudah berlangsung cukup lama. Terutama pada masa pemerintahan Soeharto, penyiksaan antara lain dilakukan terhadap lawan-lawan politik dan mereka yang dianggap musuh negara Kasus 1965 dan Marsinah adalah contoh konkrit praktik penyiksaan di era otoritarianisme Soeharto. Namun walau Indonesia sudah terlepas dari rejim otoritarian dan bahkan telah meratifikasi Konvensi […]

Read More

Penyiksaan di Atambua: Akankah TNI Introspeksi?

Kasus kekerasan yang dilakukan TNI kembali menjadi sorotan. Salah satunya kasus yang terjadi Atambua terjadi pada 5 Maret 2011. Kasus ini bermula adanya kesalahpahaman antara Charles Mali dan Heri Mali, beserta kawan-kawannya dengan anggota TNI. TNI kemudian melakukan penggerebekan dirumah Charles Mali dan Heri Mali, namun hingga tiga kali penggerebekan tetap tidak menemukan Charles. TNI pun […]

Read More

Konvensi Anti Penyiksaan

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Sampai dengan Juni 1992, Konvensi tersebut telah diratifikasi untuk disetujui oleh 58 negara. Indonesia, juga telah […]

Read More

Konvensi Menentang Penyiksaan-CAT

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat membahas satu hak tunggal yang tercantum dalam DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Instrumen tersendiri lainnya membahas dasar diskriminasi (seperti gender,ras) atau kelompok rentan yang didefinisikan secara khusus (anak, pekerja migran dan lain-lain). Indonesia telah mengesahkan Konvensi […]

Read More