Panel 8 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Privatisasi Pendidikan

Konferensi Warisan Otoritarianisme: “Demokrasi Indonesia dan Tirani Modal” Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem […]

Read More

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karna itu  setiap anak berhak atas […]

Read More

Keputusan Bersama 6 Instansi Pemerintah Tahun 2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan sebuah Surat Keputusan Bersama Tahun 2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Read More

Tindak Kekerasan dan Pemidanaan Anak ditinjau dari Perspektif HAM

Dalam wacana hukum pidana dunia dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma keadilan dari peradigma keadilan retributif (pembalasan sebagai keadilan) dan keadilan restitutif (ganti rugi sebagai keadilan) ke paradigma baru yang disebut sebagai keadilan restoratif (restorative justice).Paradigma keadilan restoratif berlandaskan pada rekonsiliasi dan pemulihan korban. Hal ini tak lain untuk mencapai suatu keadilan moral dan sosial […]

Read More

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam UU ini setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya,tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur […]

Read More

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam UU ini, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan enurut undang undang ini, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Read More

Surat Edaran JAMPIDUM NO.B-532/E/11/1995

Pada akhir-akhir ini, semakin sering terjadi tindak pidana yang pelakunya anak-anak di bawah umur dan penanganan/penyelesaiannya berbeda- beda satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk teknis guna melengkapi Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor: SE-02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang Penuntutan Terhadap anak sebagai berikut

Read More