Laporan Hak Asasi Manusia 2003: Melemahnya Daya Penegakan Hak Asasi Manusia : Hutang, Kemiskinan Dan Kekerasan

Melemahnya daya penegakan hak asasi manusia : Hutang, Kemiskinan dan Kekerasan Tahun 2003 memperlihatkan kecilnya daya politik rejim Megawati dalam mendorong penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Pilihan kebijakannya di bidang politik dan ekonomi yang bersifat respon terbatas, demi stabilitas politik yang terbatas pula, sering kali di luar pertimbangan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya masyarakat Indonesia masuk dalam keadaan-keadaan […]

Read More

REFORMASI HUKUM DAN SINERGITAS ANTAR LEMBAGA NEGARA: Mencegah Ketidakpercayaan Rakyat terhadap Simbol-Simbol Negara

Setumpuk permasalahan hukum yang melanda negeri ini bukanlah tanpa sebab. Apabila kita dapat menemukan akar permasalahan tersebut maka membangkitkan cita negara hukum bukanlah hal yang mustahil. Begitupula dengan tumbuh menjamurnya ketidakpercayaan rakyat terhadap simbol-simbol negara, khususnya di dunia hukum. Secara sederhana, masyarakat bagaikan flat fotogenik yang menangkap dan memendarkan apa saja yang terlihat dan terbaca […]

Read More

Quo Vadis Pemberantasan Mafia Hukum?

Wajah peradilan Indonesia mulai berubah suram sejak tahun 1974. Pada saat itu meletus peristiwa Malari yang menyebabkan mulai ditempatkannya aktor-aktor Orde Baru di segala lini pemerintahan untuk melindungi oligarki kekuasaannya, termasuk di lingkungan Mahkamah Agung. Sejak saat itulah, tunas-tunas mafia hukum yang telah tertanam menjadi tumbuh subur hingga menjalar ke instansi-instansi penegak hukum lainnya. Setelah […]

Read More

Mengenal “Exclusionary Rules”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setidaknya mengandung dua arti penting mengenai alat bukti. yang pertama terkait jenisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, dan cara perolehan alat bukti tersebut. Keterangan terdakwa merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah dalam KUHAP, namun kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa juga memiliki keterkaitan erat dengan cara perolehannya, apakah […]

Read More

Gerakan Advokat Anti Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Peradilan

Saat pendaftaran surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Negeri para advokat sangat mudah untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak sedikit advokat yang memberikan lebih dengan tujuan mendapat pelayanan yang baik dan kemudahan. Bayangkan dalam sehari saja berapa besar “pemasukan” para petugas di pengadilan terkait dengan pembayaran surat kuasa? Kalau perputaran uang untuk […]

Read More

Sidang Deden, Sidang Korban

Penyerangan warga Ahmadiyah ini tidak dapat dianggap sebagai peristiwa kriminal biasa yang di dalamnya kebetulan ada unsur penghasutan, pengrusakan, penganiayaan, atau pengeroyokan. Tragedi Cikeusik merupakan kejahatan serius (serious crimes) menyangkut kebebasan berkeyakinan. Penyerangan terhadap Ahmadiyah sama halnya dengan pelanggaran atas hak asasi manusia yang paling fundamental. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang memvonis sangat rendah […]

Read More

Kejanggalan Peradilan Petani Uratsewu

Dalam kasus Urutsewu ini beberapa warga ditangkap dan ditahan aparat kepolisian. Sebagian dilepaskan, tetapi beberapa dari mereka ditahan, dan dalam beberapa minggu kemudian diseret ke  pengadilan. Tercatat empat orang diseret ke pengadilan dengan tuduhan melakukan perusakan gapura Markas Dislitbang TNI. Proses pengadilan terhadap keenam petani Urutsewu tersebut diwarnai dengan kejangalan- kejanggalan.  Logikanya, penyidik terlebih dahulu melaksanakan tindakan mengumpulkan […]

Read More