Peraturan Standar Minimum Untuk Tindakan Non Penahanan (Aturan Tokyo)

Peraturan Standar Minimum ini menetapkan seperakat prinsip dasar untuk memajukan penggunaan tindakan-tindakan non-penahanan, maupun pengamanan minimum bagi orang-orang yang dikenai tindakan alternatif terhadap pemanjaraan. Tujuannya dalah  memajukan ketertiban masyarakat yang lebih besar dalam mengelolah pengadilan pidana, khususnya perlakuan terhadap pelaku kejahatan, maupun untuk memajukan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat diantara pelaku kejahatan, namun peraturan itu […]

Read More

UU Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang ini mengatur tentang Sistem Pemasyarakatan. Sistem Permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan […]

Read More

Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Tahanan

Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem lembaga penjara. Aturan ini hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan tahanan dan manajemen […]

Read More

UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.” Didalam Penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan, pemberian Grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan. Hal ini tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap pidana

Read More

Class Action Sebuah Pengantar

Materi Class Action Sebuah Pengantar ini disampaikan oleh Emerson Yuntho, S.H. pada Kursus HAM untuk Pengacara XI yang dilaksanakan oleh Elsam pada tahun 2007. Pokok pembahasan dalam materi ini adalah Definisi Class Action, Unsur-Unsur Dan Persyaratan Class Action, Jenis-Jenis Class Action, Keuntungan Dan Kerugian Class Action, Class Action Dan Beberapa Gugatan Berdimensi Publik Lainnya, Perkembangan Class Action di beberapa Negara, Sejarah Class Action […]

Read More

Strategi dan Teknik Beracara Dalam Peradilan Pidana

Dalam artikel yang ditulis oleh Dr.Luhut M.P. Pangaribuan,S.H.,LL.M. ini, beliau mengenalkan kepada kita berbagai pokok pembahasan seperti Pengertian Hukum Acara Pidana, Sistem Peradilan Pidana Perjalanan Orang Bebas Menjadi Terpidana, Sistem Peradilan Pidana: Proses Dilihat Dari Peristiwa Hukum, Konsep Dan Asas-Asas, Peradilan Ham, Proses Pendahuluan (Pra-Ajudikasi), Ajudikasi (Pengadilan): Judex Factie & Judex Jurist, Surat Resmi Advokat, Upaya Hukum Luar Biasa, Lembaga Pemasyarakatan. Beliau juga membahas bagaimana Teknik […]

Read More

Judicial Review: Antara Trend dan Keampuhan bagi Strategi Advokasi

Judicial Review: Antara Trend dan Keampuhan bagi Strategi Advokasi adalah bahan materi yang disampaikan oleh Tubagus Haryo Karbyanto, S.H. pada Kursus HAM untuk Pengacara XI yang dilaksanakan Elsam pada tahun 2007. Pokok pembahasan dalam materi ini adalah Pengertian Judicial Review, Perkembangan Judicial Review di Indonesia,  Obyek sengketa TUN dan obyek Judicial Review, Mekanisme beracara,Kasus-kasus Judicial Review.

Read More

Mekanisme Judicial Review

“Judicial Review” (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh ekesekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (legislative acts) dan cabang kekuasaan eksekutif (executive acts) adalah konsekensi dari dianutnya prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan doktrin […]

Read More

Prosedur Komplain Di Bawah Mekanisme Dan Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa

Prosedur komunikasi dan komplain dalam mekanisme dan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) digunakan sebagai aktivitas pencarian judicial remedies di level internasional, bagi para korban kejahatan hak asasi manusia (HAM). Tujuannya, antara lain : mendapatkan dorongan dan desakan komunitas di level global kepada Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Walaupun aktivitas ini bersifat komplementer, penggunaan prosedur […]

Read More

LEGAL STANDING (Hak Gugat Organisasi Lingkungan)

Standing Law adalah sebuah sebuah produk hukum yang memberi akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Adapun pengertian Standing kelompok masyarakat  yang  bertindak  untuk mewakili  kepentingan umum (publik) dan kepentingan  lingkungan. Hak gugat organisasi lingkungan  merupakan  salah  satu  bagian  dari hukum standing (standing law) yang berkembang banyak dibelahan dunia LEGAL STANDING (Hak Gugat Organisasi […]

Read More