Mengenal “Exclusionary Rules”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setidaknya mengandung dua arti penting mengenai alat bukti. yang pertama terkait jenisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, dan cara perolehan alat bukti tersebut. Keterangan terdakwa merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah dalam KUHAP, namun kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa juga memiliki keterkaitan erat dengan cara perolehannya, apakah […]

Read More

Gerakan Advokat Anti Korupsi Dalam Pemberantasan Korupsi Peradilan

Saat pendaftaran surat kuasa di kepaniteraan Pengadilan Negeri para advokat sangat mudah untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak sedikit advokat yang memberikan lebih dengan tujuan mendapat pelayanan yang baik dan kemudahan. Bayangkan dalam sehari saja berapa besar “pemasukan” para petugas di pengadilan terkait dengan pembayaran surat kuasa? Kalau perputaran uang untuk […]

Read More

Sidang Deden, Sidang Korban

Penyerangan warga Ahmadiyah ini tidak dapat dianggap sebagai peristiwa kriminal biasa yang di dalamnya kebetulan ada unsur penghasutan, pengrusakan, penganiayaan, atau pengeroyokan. Tragedi Cikeusik merupakan kejahatan serius (serious crimes) menyangkut kebebasan berkeyakinan. Penyerangan terhadap Ahmadiyah sama halnya dengan pelanggaran atas hak asasi manusia yang paling fundamental. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang memvonis sangat rendah […]

Read More

Indeks Persepsi dan Penyiksaan sebagai Mekanisme Pemantauan Publik

Indonesia adalah salah satu negara yang telah  meratifikasi UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) melalui UU No. 5 Tahun1998 (untuk selanjutnya disebut UNCAT). Namun pelaksanaan UNCAT masih lemah, terutama di lingkup praktik. Kelemahan tersebut terbukti dengan masih tingginya angka penyiksaan yang terjadi. Sedangkan di lingkup kultur, kerap kali […]

Read More

Hak Hidup dan Hukuman Mati

Jika UUD 1945 dan UU HAM  melindungi hak untuk hidup bagi setiap orang, seharusnya UU lainnya mematuhi perintah yang terdapat di dalamnya. Tapi persoalannya justru masih banyak ketentuan pidana yang tidak konsisten atau bertentangan dengan UUD dan UU HAM tersebut. Bahkan ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik sama tak konsistennya dengan ketentuan pidana mati. […]

Read More

Hukuman Mati sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri Makale, Tana Toraja, memvonis mati Ruben Pata Somba dan Markus Pata Somba karna dituduh sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap satu keluarga Andrias Pandin di Tana Toraja,Sulawesi Selatan menjelang Natal tahun 2005 silam. Namun ternyata mereka bukanlah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. pelaku pembunuhan yang sebenarnya ternyata sudah berhasil ditangkap dan membuat pengakuan pada 2006 silam bahwa Ruben dan anaknya bukan […]

Read More

UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat

Dengan disyahkannya undang undang nomor 18 tahun 2003 pada 5 April 2003, profesi advokat telah memiliki undang undang khusus yang mengatur profesinya. Hal positif yang dapat ditarik dari pengaturan undang undang ini adalah diberikannya kepercayaan kepada profesi advokat untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom. Kewenangan-kewenangan vital seperti pendidikan profesi, pengangkatan, sertifikasi, pengawasan dan penindakan terhadap […]

Read More

Pedoman Tentang Peranan Para Jaksa

Pedoman Tentang Peranan Para Jaksa ini dirumuskan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam tugasnya menjamin dan memajukan keefektifan, ketidak-berpihakan dan kejujuran dari para jaksa dalam proses persidangan pidana, dan juga harus menjadi perhatian para jaksa, maupun orang-orang lain, seperti misalnya hakim, pengacara, anggota eksekutif dan badan pembuat undang-undang.

Read More

Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Aturan Beijing) (1985)

Komite Hak Anak (Committee on the Rights of the Child) menandaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (due process) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi conditio sine quanon karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite mengintepretasikan […]

Read More