Tutup Buku Dengan “Transitional Justice?”: Menutup Lembaran Hak Asasi Manusia 1999-2004 Dan Membuka Lembaran Baru 2005

Laporan ini merupakan hasil pengamatan atau observasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atas kewajiban negara (state obligation) dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jangka waktu yang dipilih memang terbilang panjang, yakni mulai 1999 hingga 2004; sepanjang masa reformasi bergulir. Tujuannya adalah untuk melihat kemajuan apa yang telah dicapai pada kurun itu, dan […]

Read More

Laporan Hak Asasi Manusia 2003: Melemahnya Daya Penegakan Hak Asasi Manusia : Hutang, Kemiskinan Dan Kekerasan

Melemahnya daya penegakan hak asasi manusia : Hutang, Kemiskinan dan Kekerasan Tahun 2003 memperlihatkan kecilnya daya politik rejim Megawati dalam mendorong penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. Pilihan kebijakannya di bidang politik dan ekonomi yang bersifat respon terbatas, demi stabilitas politik yang terbatas pula, sering kali di luar pertimbangan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya masyarakat Indonesia masuk dalam keadaan-keadaan […]

Read More

Peraturan Mahkahmah Konstitusi Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Mahkamah Konsitusi mengeluarkan Peraturan Mahkamah KonstitusiNomor 8 tahun 2006 Tentang  Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Kontitusi Prof. Dr. Jimly asshiddiqie, SH pada tanggal 18 Juli 2006 Dalam aturan ini MK memutuskan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dan termohon adalah DPR, DPD,MPR, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah […]

Read More