Panel 1 Konferensi Warisan Otoritarianisme 2008 (KWO 2008) : Reformasi Politik dan Pemulihan Kedaulatan Rakyat

Proses demokrasi dan pembangunan ekonomi yang berjalan selama 10 tahun reformasi di Indonesia ternyata belum dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pemilihan umum langsung, otonomi daerah dan pilkada, ternyata tidak dapat memberikan solusi atas krisis ekonomi yang dialami rakyat paska krisis moneter 1998. Dalam berbagai diskusi tentang problem ekonomi politik Indonesia muncul analisis yang melihat […]

Read More

PP Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara. Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik  Unduh File

Read More

PP Nomor 28 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Besaran Dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. Untuk baca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File

Read More

PP Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File

Read More

Draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia NO — Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet

Perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan internet yang semakin konvergen  menghasilkan beragam jenis layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang disediakan melalui penyelenggara telekomunikasi, termasuk layanan yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur agar tercipta iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan industri kreatif dalam negeri di tengah iklim usaha global, […]

Read More

Tanggapan Dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet

Salah satu penanda penting dari begitu merasuknya digitalisasi dalam aktivitas keseharian masyarakat modern saat ini adalah masifnya pertumbuhan dan otomatis penggunaan layanan aplikasi dan konten berbasis jaringan internet. Dalam diskursus ekonomi teknologi digital (digital economy technology), layanan ini disebut sebagai layanan “over‐the‐top” (OTT), yaitu layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam pemanfaatan aplikasi dan/atau jasanya. Sementara […]

Read More

Peraturan Kaporli No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam perturan ini Kapolri memerintahkan agar seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan  hak  asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman  tentang  implementasi  prinsip  dan standar  hak  asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Read More

Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim

Protokol Kyoto adalah protokol kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC atau FCCC), yang ditujukan untuk melawan pemanasan global. UNFCCC adalah perjanjian lingkungan hidup internasional dengan tujuan mencapai “stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya dengan sistem iklim.” Protokol awalnya diadopsi pada tanggal 11 […]

Read More

Piagam Madinah

Piagam Madinah  ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku suku dan kaum kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 M. Dokumen tersebut disusun sejelas jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. […]

Read More