Draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia NO — Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet

Perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan internet yang semakin konvergen  menghasilkan beragam jenis layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang disediakan melalui penyelenggara telekomunikasi, termasuk layanan yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur agar tercipta iklim usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan industri kreatif dalam negeri di tengah iklim usaha global, […]

Read More

Tanggapan Dan Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo) Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet

Salah satu penanda penting dari begitu merasuknya digitalisasi dalam aktivitas keseharian masyarakat modern saat ini adalah masifnya pertumbuhan dan otomatis penggunaan layanan aplikasi dan konten berbasis jaringan internet. Dalam diskursus ekonomi teknologi digital (digital economy technology), layanan ini disebut sebagai layanan “over‐the‐top” (OTT), yaitu layanan yang memanfaatkan jaringan internet dalam pemanfaatan aplikasi dan/atau jasanya. Sementara […]

Read More

Peraturan Kaporli No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam perturan ini Kapolri memerintahkan agar seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan  hak  asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman  tentang  implementasi  prinsip  dan standar  hak  asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Read More

Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim

Protokol Kyoto adalah protokol kepada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC atau FCCC), yang ditujukan untuk melawan pemanasan global. UNFCCC adalah perjanjian lingkungan hidup internasional dengan tujuan mencapai “stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya dengan sistem iklim.” Protokol awalnya diadopsi pada tanggal 11 […]

Read More

Piagam Madinah

Piagam Madinah  ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku suku dan kaum kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) pada tahun 622 M. Dokumen tersebut disusun sejelas jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. […]

Read More

Peraturan Bersama Menteri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tersebut bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, melainkan juga telah menabrak konstitusi negara, UUD 1945. Menjadi hak setiap umat beragama untuk menjalankan aktivitas keagamaannya, termasuk membangun rumah ibadatnya. Negara atau pemerintah tidak boleh mengintervensi terlalu jauh hingga mengatur pendirian rumah-rumah ibadat. Negara boleh saja mengintervensi sekiranya […]

Read More

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Prinsip-prinsip internasional disini merupakan rekomendasi dari pelapor khusus PBB yang diajukan oleh Theo Van Boven tentang pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Prinsip-prinsip umumnya adalah bahwa dibawah hukum internasional, pelanggaran terhadap setiap HAM menimbulkan suatu hak atas pemulihan bagi korban. Perhatian utama harus diberikan kepada pelanggaran berat HAM dan kebebasan dasar. Setiap negara mempunyai […]

Read More