UU Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk kerja paksa harus dihapuskan. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung  tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia  Tahun […]

Read More

UU Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan)

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang  menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin  semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum,  sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja  berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan  politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi  prinsip dan […]

Read More

UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik  dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang  merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi. Indonesia memutuskan untuk menetapkan Undang-undang tentang pengesahan ilo convention no. 182 […]

Read More

UU No 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Bahwa Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional, bahwa Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketigapuluh empat di Jenewa (1951) dapat disetujui. […]

Read More

UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang – undang ini dibuat untuk Pemerintah Aceh sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang di sahkan untuk menindak lanjuti hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. UU Pemerintahan Aceh ini juga memandatkan Pembentukan Pengadilan HAM Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Read More