UU Nomor 18 tahun 1956 Tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Undang-undang memberi jaminan atas hak-hak dasar untuk  menjamin kebebasan buruh untuk masuk atau tidak masuk Serikat Buruh, melindungi buruh terhadap campur tangan majikan dalam soal ini, melindungi Serikat Buruh terhadap campur tangan majikan dalam mendirikan, cara bekerja serta cara mengurus organisasinya, khususnya mendirikan organisasi di bawah pengaruh majikan atau yang disokong dengan uang atau cara […]

Read More

UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk diskriminasi rasial harus dicegah dan dilarang. Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. […]

Read More

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan  martabat manusia sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa wajib memperoleh jaminan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara  sehat dan wajar, baik jasmani dan rohani, maupun sosial dan intelektual. Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan […]

Read More

UU Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk kerja paksa harus dihapuskan. Bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung  tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia  Tahun […]

Read More

UU Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan)

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang  menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin  semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum,  sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja  berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan  politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi  prinsip dan […]

Read More

UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik  dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang  merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi. Indonesia memutuskan untuk menetapkan Undang-undang tentang pengesahan ilo convention no. 182 […]

Read More

UU No 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Bahwa Indonesia semenjak 12 Juli 1950 adalah anggota dari Organisasi Perburuhan Internasional, bahwa Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 tentang pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, yang telah diterima oleh wakil-wakil anggota-anggota Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya Organisasi Perburuhan Internasional dalam sidangnya ketigapuluh empat di Jenewa (1951) dapat disetujui. […]

Read More

UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang – undang ini dibuat untuk Pemerintah Aceh sebagai pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang di sahkan untuk menindak lanjuti hasil dari perjanjian damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. UU Pemerintahan Aceh ini juga memandatkan Pembentukan Pengadilan HAM Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Read More