Ringkasan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung Dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Terhadap UUD 1945.

Ringkasan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung Dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Terhadap UUD 1945. (1)  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI);  (2)  Yayasan  Perkumpulan  Untuk Pemilu  dan Demokrasi  (PERLUDEM);  (3)  Yayasan  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia (WALHI);  (4)  Perkumpulan  Inisiatif  Masyarakat  Partisipatif  untuk  Transisi  Berkeadilan (IMPARSIAL);  (5)  Perkumpulan  ELSAM  (Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat);  (6) Perkumpulan  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan  (KontraS),  (7) Perkumpulan  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA);  (8)  Perkumpulan  HRWG  […]

Read More

Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun IV – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan gabungan dari sejumlah organisasi non pemerintah, yang secara aktif memberikan perhatian dan penyebarluasan informasi tentang tata kelola dan advokasi terhadap regulasi organisasi masyarakat sipil. Setiap tahun, KKB secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sejak disahkan pada 2 Juli 2013. […]

Read More

Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun III – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan gabungan dari sejumlah organisasi non pemerintah, yang secara aktif memberikan perhatian dan penyebarluasan informasi tentang tata kelola dan advokasi terhadap regulasi organisasi masyarakat sipil. Setiap tahun, KKB secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sejak disahkan pada 2 Juli 2013. […]

Read More

Implementasi Program Hak Asasi Manusia: Penelitian di Aceh, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur

Tanggungjawab Negara pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya dilihat dari sejauhmana dokumen kebijakan telah merepresentasikan komitmen Negara melalui penetapan program kerja berperspektif HAM. Performa, adaptabilitas, dan stabilitas dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu kunci untuk melihat sejauhmana isu HAM telah direspons secara kritis oleh lembaga (UNDP, 2011). Sebagai institusi pelaksana, tantangan dalam […]

Read More

Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik

Sebagai salah satu institusi publik dengan status “yang terhormat”, anggota DPR memiliki kewajiban moral, etik, dan hukum untuk menjaga dan melindungi institusi mereka. Semakin tinggi posisi politik yang dipegang seorang anggota, kian tinggi pula tanggung jawab menjaga kehormatan institusi. Sadar dengan segala kemungkinan yang dapat merusak makna hakiki status “yang terhormat” itu, DPR berupaya mengantisipasinya […]

Read More

PERPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Dalam Perppu ini (Perpu_Nomor_2_Tahun_2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut […]

Read More

Program Kerja Birokrasi Berdimensi Hak Asasi Manusia: Penelitian di Aceh, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur

Sejak 1984 hingga kini, Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh instrumen pokok hak asasi manusia internasional, termasuk Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (UU No. 11 Tahun 2005) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2005). Pengundangan konvensi internasional tersebut memiliki arti bahwa Indonesia telah mengikatkan diri sebagai negara yang berkomitmen […]

Read More

Implementasi Program Hak Asasi Manusia: Penelitian di Aceh, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur

Tanggungjawab Negara pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya dilihat dari sejauhmana dokumen kebijakan telah merepresentasikan komitmen Negara melalui penetapan program kerja berperspektif HAM. Performa, adaptabilitas, dan stabilitas dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu kunci untuk melihat sejauhmana isu HAM telah direspons secara kritis oleh lembaga (UNDP, 2011). Sebagai institusi pelaksana, tantangan dalam […]

Read More

Pemahaman Hak Asasi Manusia Para Birokrat: Penelitian di Aceh, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur

Birokrasi merupakan elemen penting dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) dan menjadi salah satu pilar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dicanangkan, mulai terjaditransformasi paradigmatik dalam pelayanan publik. Transformasi paradigmatik ini mensyaratkan adanya proses internalisasi HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lebih jauh, transformasi birokrasi sebagai elemen eksekutorial […]

Read More