Naskah Perjanjian Damai antara GAM dan Pemerintah RI (Bahasa Indonesia)

Naskah Perjanjian Damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, kelak sering disebut MoU Helsinki, ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005. Perundingan damai itu dicetus Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Ia menunjuk Hamid Awaluddin sebagai koordinator perunding mewakili Pemerintah Indonesia. Sementara koordinator perunding GAM yaitu Malik Mahmud Al Haytar. Dialog yang dimulai pada awal […]

Read More

Labours Rights in RSPO: Way Forward?

Around 2011 and 2012, Titus Money (32 years old) from the great tribe of Yerisiam Gua and Wateburuh tribe who worked as Public Relations supervising security in PT Nabire Baru, a subsidiary of Goodhope Holding Company, demanded unpaid wages for 4 months. When demanding the wage, the company was always stalling time to pay the […]

Read More

Resolusi PONTIANAK tentang Hak Asasi Manusia dan Agribisnis Di Asia Tenggara

Sebanyak 75 peserta Konferensi Agribisnis dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari perwakilan-perwakilan Institusi-institusi HAM Nasional negara-negara Asia Tenggara, Perwakilan Kantor Stas Presiden, UN Permanent Forum on Indigenous Issues, Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu ini, serta perwakilan organisasi masyarakat adat dan organisasi internasional, termasuk dari Nepal, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, […]

Read More

PONTIANAK STATEMENT ON HUMAN RIGHTS AND AGRIBUSINESS IN SOUTH EAST ASIA

The 75 participants in this conference, drawn from the National Human Rights Institutions (NHRI) from South East Asia, UN Permanent Forum on Indigenous Issues, the Executive Office of the President, the Government of Indonesia and from supportive civil society, indigenous representatives and international organisations, including from Nepal, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, the Philippines and Thailand, met in Pontianak […]

Read More

Ringkasan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung Dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Terhadap UUD 1945.

Ringkasan Permohonan sebagai Pihak Terkait yang Berkepentingan Langsung Dalam Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas Terhadap UUD 1945. (1)  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia  (YLBHI);  (2)  Yayasan  Perkumpulan  Untuk Pemilu  dan Demokrasi  (PERLUDEM);  (3)  Yayasan  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia (WALHI);  (4)  Perkumpulan  Inisiatif  Masyarakat  Partisipatif  untuk  Transisi  Berkeadilan (IMPARSIAL);  (5)  Perkumpulan  ELSAM  (Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat);  (6) Perkumpulan  Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan  (KontraS),  (7) Perkumpulan  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA);  (8)  Perkumpulan  HRWG  […]

Read More

Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun IV – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan gabungan dari sejumlah organisasi non pemerintah, yang secara aktif memberikan perhatian dan penyebarluasan informasi tentang tata kelola dan advokasi terhadap regulasi organisasi masyarakat sipil. Setiap tahun, KKB secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sejak disahkan pada 2 Juli 2013. […]

Read More

Laporan Monev Implementasi UU Ormas Tahun III – Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) merupakan gabungan dari sejumlah organisasi non pemerintah, yang secara aktif memberikan perhatian dan penyebarluasan informasi tentang tata kelola dan advokasi terhadap regulasi organisasi masyarakat sipil. Setiap tahun, KKB secara berkesinambungan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sejak disahkan pada 2 Juli 2013. […]

Read More

Implementasi Program Hak Asasi Manusia: Penelitian di Aceh, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur

Tanggungjawab Negara pada pemenuhan hak asasi manusia (HAM) tidak cukup hanya dilihat dari sejauhmana dokumen kebijakan telah merepresentasikan komitmen Negara melalui penetapan program kerja berperspektif HAM. Performa, adaptabilitas, dan stabilitas dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu kunci untuk melihat sejauhmana isu HAM telah direspons secara kritis oleh lembaga (UNDP, 2011). Sebagai institusi pelaksana, tantangan dalam […]

Read More

Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik

Sebagai salah satu institusi publik dengan status “yang terhormat”, anggota DPR memiliki kewajiban moral, etik, dan hukum untuk menjaga dan melindungi institusi mereka. Semakin tinggi posisi politik yang dipegang seorang anggota, kian tinggi pula tanggung jawab menjaga kehormatan institusi. Sadar dengan segala kemungkinan yang dapat merusak makna hakiki status “yang terhormat” itu, DPR berupaya mengantisipasinya […]

Read More