Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan

Benarkah RUU Perkelapasawitan dibentuk untuk melindungi kepentingan nasional? Melindungi ‘kepentingan nasional’ adalah argumen utama yang terus-menerus digaungkan oleh kelompok pendukung RUU Perkelapasawitan. 4 Fakta menunjukan bahwa kepentingan utama yang bermaksud dilindungi oleh RUU ini adalah kepentingan segelintir orang terkaya di negeri ini, yakni korporasi penguasa industri sawit. Saat ini, shareholder atau pemegang saham perkelapasawitan terbesar […]

Read More

Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Keterangan Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] […]

Read More

Keterangan Dr. Shidarta, S.H., M.Hum dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Keterangan Ahli Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang […]

Read More

Standar Internasioanal Administaration of justice

Kode etik bagi aparatur penegak hukum yang disahkan oleh  resolusi Majelis Umum 34/169, pada tanggal 17 Desember 1979.  Dalam hal itu Aparatur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan bagi mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut profesi […]

Read More

Nawacita Dan RPJMN Sebagai Kesatuan Rencana Pembangunan Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak asasai manusia (HAM) menjadi topik yang cukup hangat diperdebatkan, baik di tingkat elit maupuan khalayak umumnya, selama proses Pemilihan Umum 2014, khususnya pada saat penyelenggeraan Pemilu Presiden 2014. Ini menandakan, HAM telah menjadi isu yang tak-lagi terpisahkan dalam kehidupan poitik kita sehari-hari. Publik mulai terbiasa untuk memberikan penilaian terhadap partai politik maupun kandidat yang […]

Read More

PP Nomor 22 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File

Read More

PP Nomor 38 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File

Read More

PP Nomor 46 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik Unduh File

Read More

Keppres Nomor 59 Tahun 1994

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1994 Tentang Constitution Of The Asia-Pacific Telecommunity Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik  Unduh File

Read More