Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik

Sebagai salah satu institusi publik dengan status “yang terhormat”, anggota DPR memiliki kewajiban moral, etik, dan hukum untuk menjaga dan melindungi institusi mereka. Semakin tinggi posisi politik yang dipegang seorang anggota, kian tinggi pula tanggung jawab menjaga kehormatan institusi. Sadar dengan segala kemungkinan yang dapat merusak makna hakiki status “yang terhormat” itu, DPR berupaya mengantisipasinya […]

Read More

PERPU No 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Dalam Perppu ini (Perpu_Nomor_2_Tahun_2017) ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut […]

Read More

ELSAM Submission to UN Working Group

This individual report was prepared by the Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), a human rights organisation based in Jakarta, Indonesia, that concerned with the situation of business and human rights in Indonesia. ELSAM welcomes the opportunity given to contribute to the upcoming report on Access to Remedy prepared by the UN Working Group […]

Read More

Enforced Or Involuntary Disappearances

Enforced or Involuntary Disappearances adalah bahan materi yang disampaikan dalam kegiatan Kursus Pendidikan HAM Dasar untuk Pembela HAM yang diselenggarakan ELSAM   Untuk membaca lebih lanjut, silahkan klik unduh

Read More

Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan

Benarkah RUU Perkelapasawitan dibentuk untuk melindungi kepentingan nasional? Melindungi ‘kepentingan nasional’ adalah argumen utama yang terus-menerus digaungkan oleh kelompok pendukung RUU Perkelapasawitan. 4 Fakta menunjukan bahwa kepentingan utama yang bermaksud dilindungi oleh RUU ini adalah kepentingan segelintir orang terkaya di negeri ini, yakni korporasi penguasa industri sawit. Saat ini, shareholder atau pemegang saham perkelapasawitan terbesar […]

Read More

Keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Keterangan Ahli Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] […]

Read More

Keterangan Dr. Shidarta, S.H., M.Hum dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Keterangan Ahli Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. dalam Sidang Judicial Review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang […]

Read More

Standar Internasioanal Administaration of justice

Kode etik bagi aparatur penegak hukum yang disahkan oleh  resolusi Majelis Umum 34/169, pada tanggal 17 Desember 1979.  Dalam hal itu Aparatur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan bagi mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut profesi […]

Read More

Nawacita Dan RPJMN Sebagai Kesatuan Rencana Pembangunan Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Hak asasai manusia (HAM) menjadi topik yang cukup hangat diperdebatkan, baik di tingkat elit maupuan khalayak umumnya, selama proses Pemilihan Umum 2014, khususnya pada saat penyelenggeraan Pemilu Presiden 2014. Ini menandakan, HAM telah menjadi isu yang tak-lagi terpisahkan dalam kehidupan poitik kita sehari-hari. Publik mulai terbiasa untuk memberikan penilaian terhadap partai politik maupun kandidat yang […]

Read More