UU Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh

UU Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut Tanggal 10 Desember 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh

Read More

UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, materi […]

Read More

UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau. Untuk melindungi laut indonesia Pemerintah melakukan upaya pelindungan lingkungan Laut melalui konservasi Laut, pengendalian Pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, […]

Read More

UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Yang dimaksud dengan Perkebunan dalam undang undang ini adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman. Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan  musyawarah dengan Masyarakat Hukum […]

Read More

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Dalam Undang undang ini Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahanUrusan pemerintahan absolut  adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat misalnya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Sementara itu Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berada pada pemerintahan konkuren. Kewenangan Pemerintahan […]

Read More

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan sebuah aturan tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Peraturan itu adalah peraturan perubahan atas peraturan sebelumnya. Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor  25  tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 11 tahun 2013 tentang kriteria kabupaten/kota peduli […]

Read More

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam UU ini yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugianekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidkan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan  tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. […]

Read More