Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Tahanan

Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem lembaga penjara. Aturan ini hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan tahanan dan manajemen […]

Read More

Statuta Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Hag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasrkan kecakapannya dalam hokum dan masa jabatan mereka 9 tahun. Mahkamah Agung Internasional atau biasa disebut Mahkamah Internasional, merupakan Mahkamah Pengadilan Tertinggi di seluruh dunia. […]

Read More

Konvensi internasional Tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa

Di berbagai belahan dunia, isu penghilangan paksa sudah sejak lama dipraktikkan rezim otoriter. Argentina telah mempraktikkan tindakan tersebut sejak kekuasaan junta militer periode 1976- 1983. Praktik ini terungkap setelah ibu dari para korban yang dihilangkan paksa—dikenal dengan sebutan madress plaza de mayo—melakukan aksi diam di depan Istana Presiden Argentina. Atas desakan tersebut, Pemerintah Argentina membentuk […]

Read More

Konvensi Tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta

Konvensi ini berlaku untuk semua badan penyalurtenaga kerja swasta dan untuk semua kategori pekerja. Salah satu tujuan Konvensi ini adalah untuk memungkinkan bekerjanya badan penyalur tenaga kerja swasta serta perlindungan terhadap pekerja yang menggunakan jasa badan itu, sesuai dengan ketentuan

Read More

Konvensi Tentang Tindak Pidana Telematika

Konvensi ini diperlukan untuk memberi efek jera bagi tindakan yang ditujukan untuk menentang kerahasiaan, integritas dan ketersediaan  sistem komputer, jaringan, dan data komputer, maupun penyelewengan penggunaan sistem, jaringan, dan data tersebut  dengan   mengkriminalisasi   tindakan-tindakan itu sebagaimana dijelaskan di dalam Konvensi ini, dan dengan mengadopsi kewenangan yang cukup untuk memerangi tindakan-tindakan pidana tersebut, melalui difasilitasinya pendeteksian, […]

Read More

Deklarasi Montreal

Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama’. Kalimat pertama yang terkenal dari Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) ini, diadopsi hampir enam puluh tahun yang lalu oleh Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), mengandung di dalamnya agenda-agenda politik kami sebagai orang- orang lesbian, gay, biseksual, transgender, transeksual, transisi […]

Read More

Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum

Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum  Diadopsi oleh Resolusi Sidang Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979. Aparat penegak hukum di setiap saat memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hukum kepada mereka, yaitu dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari tindakan yang tidak sah, sesuai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagaimana diharuskan oleh […]

Read More

Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat

Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan hak mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar ekonomi, pembangunan sosial dan budaya.Ketidakcukupan politik, kesiapan ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda kemerdekaan. Hal tersebut dijamin dalam Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat yang ditetapkan 14 Desember 1960

Read More