Deklarasi Hak Orang Orang Yang Termasuk Bangsa Atau Suku Bangsa Agama Dan Bahasa Minoritas
Category: Instrumen HAM Internasional
Aturan Minimum Standar Tentang Penanganan Tahanan
Aturan Minimum Standar ini tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem lembaga penjara. Aturan ini hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan tahanan dan manajemen […]
Statuta Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Hag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasrkan kecakapannya dalam hokum dan masa jabatan mereka 9 tahun. Mahkamah Agung Internasional atau biasa disebut Mahkamah Internasional, merupakan Mahkamah Pengadilan Tertinggi di seluruh dunia. […]
Konvensi internasional Tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa
Di berbagai belahan dunia, isu penghilangan paksa sudah sejak lama dipraktikkan rezim otoriter. Argentina telah mempraktikkan tindakan tersebut sejak kekuasaan junta militer periode 1976- 1983. Praktik ini terungkap setelah ibu dari para korban yang dihilangkan paksa—dikenal dengan sebutan madress plaza de mayo—melakukan aksi diam di depan Istana Presiden Argentina. Atas desakan tersebut, Pemerintah Argentina membentuk […]
Konvensi Tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta
Konvensi ini berlaku untuk semua badan penyalurtenaga kerja swasta dan untuk semua kategori pekerja. Salah satu tujuan Konvensi ini adalah untuk memungkinkan bekerjanya badan penyalur tenaga kerja swasta serta perlindungan terhadap pekerja yang menggunakan jasa badan itu, sesuai dengan ketentuan
Konvensi Tentang Tindak Pidana Telematika
Konvensi ini diperlukan untuk memberi efek jera bagi tindakan yang ditujukan untuk menentang kerahasiaan, integritas dan ketersediaan sistem komputer, jaringan, dan data komputer, maupun penyelewengan penggunaan sistem, jaringan, dan data tersebut dengan mengkriminalisasi tindakan-tindakan itu sebagaimana dijelaskan di dalam Konvensi ini, dan dengan mengadopsi kewenangan yang cukup untuk memerangi tindakan-tindakan pidana tersebut, melalui difasilitasinya pendeteksian, […]
Deklarasi Montreal
Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama’. Kalimat pertama yang terkenal dari Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) ini, diadopsi hampir enam puluh tahun yang lalu oleh Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), mengandung di dalamnya agenda-agenda politik kami sebagai orang- orang lesbian, gay, biseksual, transgender, transeksual, transisi […]
Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum
Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum Diadopsi oleh Resolusi Sidang Umum PBB No. 34/169 Tanggal 17 Desember 1979. Aparat penegak hukum di setiap saat memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh hukum kepada mereka, yaitu dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang dari tindakan yang tidak sah, sesuai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagaimana diharuskan oleh […]
Resolusi 1235 (XLII): Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, termasuk Kebijakan-kebijakan Diskriminasi Rasial dan Pemisahan Rasial dan Apartheid
Resolusi 1235 (XLII): Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, termasuk Kebijakan-kebijakan Diskriminasi Rasial dan Pemisahan Rasial dan Apartheid
Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat
Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, berdasarkan hak mereka secara bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar ekonomi, pembangunan sosial dan budaya.Ketidakcukupan politik, kesiapan ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda kemerdekaan. Hal tersebut dijamin dalam Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat yang ditetapkan 14 Desember 1960