Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan

Konvensi ini memerintahkan negara para pihak  untuk mengahapus dan mencegah diskriminasi dalam dunia pendidikan. Negara para pihak mesti melakukan upaya mencabut setiap pengaturan statuta dan setiap instruksi administratif dan untuk tidak melanjutkan setiap praktek administratif yang melibatkan diskriminasi dalam bidang pendidikan, menjamin, dengan perundang-undangan apabila perlu, bahwa tidak ada diskriminasi dalam penerimaan  siswa pada  lembaga-lembaga […]

Read More

Deklarasi tentang Ras dan Prasangka Rasial

Setiap pembedaan, pengabaian, pembatasan atau pengutamaan yang didasarkan pada ras, warna kulit, etnies, atau asal usul kebangsaan atau ketidakrukunan agama yang didorong oleh pertimbangan-pertimbangan bersifat rasial, yang merusak atau membahayakan persamaan kedaulatan negara dan hak bangsa bangsa atau penentuan nasib sendiri, atau dengan cara sewenang wenang atau bersifat diskriminasi membatasi hak setiap insan manusia . […]

Read More

Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Pengunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran (1989)

Tentara bayaran adalah orang yang secara khusus direkrut secara lokal atau dari luar negeri untuk bertempur dalam suatu konflik bersenjata, didorong untuk mengambil bagian dalam perselisihan permusuhan berdasarkan keinginan  atas  keuntungan  pribadi  dan,  bahkan  dijanjikan  oleh  atau  atas  nama suatu pihak yang berkonflik, kompensasi material yang lebih besar dari janji tersebut atau lebih besar dari […]

Read More

Resolusi Majelis Umum 1803 Tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam

Resolusi ini menegaskan bahwa Hak bangsa dan negara atas kedaulatan permanen pada kekayaan  dan sumber  daya alam mereka harus dilaksanakan demi kepentingan pembangunan nasional mcreka dan demi kesejahteraan  penduduk  negara  yang bersangkutan,Pembangunan dan pengaturan sumber daya dan juga impor modal asing yang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan ini, harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan syarat-syarat di mana bangsa-bangsa […]

Read More

Konvensi Tentang Suaka Teritorial

Orang-orang yang memasuki wi!ayah suatu negara, karna di negaranya mana mereka dianiaya karena keyakinan, pendapat atau afiliasi politik mereka, atau karena perbuatan-perbuatan yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran politik maka, jika sipencari suaka meminta masuk kewilayah negara lain, maka negara lain berhak untuk memperkenankan masuk ke dalam wilayahnya pada orang-orang yang dia anggap layak tanpa  mengakibatkan  timbulnya pengaduan […]

Read More

Konvensi Tentang Suaka Diplomatik

Konvensi ini mengatur tentang hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang dalam pemberian suaka diplomatik.  Pemberian suaka kepada orang-orang yang  pada waktu mernintanya  berada di bawah hasutan atau sedang diadili karena pelanggaran-pelanggaran biasa atau telah dihukum oleh pengadilan tetap yang berwenang dan belum menjalani hukuman masing­ masing oleh negaranya maka pemberian suaka itu dianggap tidak sah.

Read More

Pedoman Tentang Peranan Para Jaksa

Pedoman Tentang Peranan Para Jaksa ini dirumuskan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam tugasnya menjamin dan memajukan keefektifan, ketidak-berpihakan dan kejujuran dari para jaksa dalam proses persidangan pidana, dan juga harus menjadi perhatian para jaksa, maupun orang-orang lain, seperti misalnya hakim, pengacara, anggota eksekutif dan badan pembuat undang-undang.

Read More

Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Aturan Beijing) (1985)

Komite Hak Anak (Committee on the Rights of the Child) menandaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati perlindungan hukum (due process) dan hak asasi yang melekat padanya. Pemisahan ini menjadi conditio sine quanon karena mereka masih di bawah umur. Lebih jauh Komite mengintepretasikan […]

Read More

Peraturan Standar Minimum Untuk Tindakan Non Penahanan (Aturan Tokyo)

Peraturan Standar Minimum ini menetapkan seperakat prinsip dasar untuk memajukan penggunaan tindakan-tindakan non-penahanan, maupun pengamanan minimum bagi orang-orang yang dikenai tindakan alternatif terhadap pemanjaraan. Tujuannya dalah  memajukan ketertiban masyarakat yang lebih besar dalam mengelolah pengadilan pidana, khususnya perlakuan terhadap pelaku kejahatan, maupun untuk memajukan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat diantara pelaku kejahatan, namun peraturan itu […]

Read More