Penyelesaian Bertanggung Jawab dan Jangka Panjang Konflik Hak Tanah Adat antara Sime Darby dan Masyarakat

Mengapa Sime Darby Plantation harus pengembalian tanah hak adat masyarakat adat Dayak Ribun dari Dusun Kerunang dan Dusun Entapang adalah hal strategis dan harus segera dilakukan? Sebab anak perusahaan Sime Darby sebagai anggota dan pendiri RSPO, PT Mitra Austral Sejahtera berjanji meminjam tanah hak adat masyarakat Kerunang dan Entapang untuk ditanami kelapa sawit sesuai dengan […]

Read More

Fakta Terkini Petani Sawit di Kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau

Tulisan berupaya untuk memberikan gambaran tentang fakta terkini tentang petani kelapa sawit di Kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau berdasarkan kajian yang dilakukan oleh TuK Indonesia sepanjang Desember 2015-April 2016 di dua kabupaten tersebut. Tulisan selanjutnya akan membahas analisa skema pembiayaan oleh perbankan terhadap petani sawit, akses ke petani sawit perbankan dan pembiayaannya itu sendiri. […]

Read More

Korupsi Melanggar Hak Asasi

Pemberantasan korupsi di Indonesia belum dijadikan agenda penegakan hak asasi. Padahal penting dalam pencegahan dan penghukuman untuk menghadirkan perspektif hak asasi. Hampir semua sektor korupsi, uang negara yang dirampok, merupakan uang untuk pemenuhan hak-hak rakyat baik secara individu maupun bersama-sama. Kerangka penghukuman koruptor dengan perspektif pelanggaran HAM akan memberat hukuman dan menjadikannya sebagai hostis humanis genaris (musuh […]

Read More

Menagih Janji Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dalam logika kepemimpinan demokrasi, pemerintah memiliki konsekuensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pemenuhan hak asasi manusia bahkan telah menjadi kewajiban konstitusi penyelenggaraan negara di berbagai tingkat, baik dalam lingkup pusat dan daerah. Sehingga konsekuensi bagi setiap pelanggaran pemenuhan hak rakyat merupakan pelanggaran konstitusi. Maka dapatkah warga negara menuntut pemenuhan haknya di tingkat daerah? Untuk membaca lebih […]

Read More

Otonomi, Pemda dan HAM

Perspektif hak dasar dan visi kerakyatan ini meletakan makna desentralisasi sebagai sistem pemerintahan rakyat. Di atas fondasi itu lalu berjejak dan tumbuh pilar-pilar pengukuh rakyat yang berdaulat dan berdaya. Di atas fondasi itu pula terbuka struktur kesempatan baru bagi tiap daerah bersalin dari sekedar ranah administrasi ke level substantif-politik sebagai ruang deliberasi. Di sini, rakyat […]

Read More

Leviathan yang mencekik perlahan

Penggusuran dan perampasan hak dapat ditemukan hampi di seluruh belahan dunia, termasuk di Rusia. Leviathan menceritakan kisah perjuangan warga yang menentang kesewenangan pemerintah dan birokrat lainnya. Sedikit banyak film ini diangkat dari kisah nyata Marvin Heemeyer, seorang pemilik bengkel di Colorado, AS yang lahannya digusur untuk dijadikan pabrik semen. Perjuangan tersebut menceritakan gerakan masyarakat sipil […]

Read More

Sejumlah Catatan Awal bagi Partai Politik Alternatif di Indonesia

Pembangunan partai politik alternatif di Asia, khususnya di Indonesia, memiliki tantangan yang berbeda dengan pembangunan partai politik alternatif di Amerika Serikat ataupun di Eropa. Salah satunya adalah tingkat represifitas rezim birokratik-otoriter di Asia masih cenderung tinggi serta kelembagaan pemilu dan sistem kepartaian di Asia yang cenderung kurang terinstitusionalisasi. Namun yang lebih penting dari pada itu […]

Read More

Partai Politik Alternatif dan Pemilu

Pembangunan partai politik alternatif tentunya sangat identik dengan Pemilu. Menjelang Pemilu 2019, geliat membangun partai politik alternatif juga mulai terlihat dilakukan oleh beberapa kelompok gerakan rakyat. Pembangunan partai politik alternatif ini sendiri merupakan salah satu jalan untuk mengkonsolidasikan kembali gerakan rakyat yang terpecah-pecah. Untuk itu, persatuan atau unifikasi antar gerakan rakyat demi membangun partai politik […]

Read More