Pada 28 April 2017, Gubernur Bali menandatangani keputusan izin lingkungan untuk perluasan PLTU Celukan Bawang untuk menambah dua unit pembangkit 330 MW tambahan, sehingga total kapasitasnya menjadi lebih dari 1.000 MW. Sebelum perluasan PLTU Celukan Bawang telah eksis menjadi pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 380-megawatt (MW) di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, Indonesia. Pembangkit listrik ini terletak di pedesaan, Bali utara antara Taman Nasional Bali Barat dan wilayah pesisir yang bergantung pada pariwisata dan perikanan subsisten.

LBH Bali menggugat izin lingkungan PLTU Celukan Bawang II ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar awal Januari silam. Penerbitan izin bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LBH Bali juga mewakili warga Celukan Bawang yang mengkhawatirkan risiko lingkungan jika pembangkit beroperasi.

Pada 1 Austus 2018, ELSAM telah menyampaikan Amicus Curiae kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkaitan dengan Perkara Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS yang menggugat Izin Lingkungan PT Celukan Bawang. Tujuannya untuk memberikan pandangan dan dukungan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa Gugatan Tata Usaha Negara tentang Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Bali No.660.3/3985/IV-A/DISPMPT Tentang Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diberikan Kepada PT. PLTU Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng (Izin Lingkungan Pembangunan PLTU Celukan Bawang). Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM), dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni.

Perkara ini akan diputus pada 16 Agustus 2018. mendatang, mari kita kawal bersama-sama.

Untk baca lebih lanjut, klik unduh