Sebanyak 111 organisasi masyarakat sipil dari 31 negara dan daerah yang bekerja bersama masyarakat -untuk mendorong dan memastikan agar proses pembangunan di Indonesia mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, keadilan gender dan menghormati hak asasi manusia- menyatakan keprihatinan mendalam atas upaya Asian Development Bank untuk mengganti persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial ADB dengan sistem peminjam yang tidak memberikan perlindungan yang setara dengan yang diminta oleh ADB.

Dengan hasil kajian yang buruk terhadap Country Safeguard System (CSS) Indonesia pada Maret 2017 lalu, dan belum adanya draft terbaru setelah konsultasi publik sebelumnya, kini ADB berusaha membuat penilaian terhadap Perusahaan Energi Nasional (PLN) yang cukup sering didengar dan memiliki rekam jejak perusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan dengan rencana untuk mengembangkan lebih dari 40 pembangkit listrik tenaga batubara.

Berkaitan dengan Konsultasi publik Para Pemangku Kepentingan dalam Kajian Penggunaan Sistem Perlindungan Negara untuk Lingkungan Hidup dan Sosial Untuk Sektor Energi, pada Desember 2017. Dalam penilaian CSS Indonesia oleh ADB yang dikembangkan untuk sektor energi di Indonesia kembali ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan konsultasi yang bermakna (Meaningful consultation) dan pengungkapan informasi ADB. Seperti halnya konsultasi ADB pada bulan Maret 2017, pada Desember 2017 terdapat pelanggaran persyaratan ADB untuk konsultasi bermakna serta keterbukaan informasi (tidak ada satupun dari 18 studi lapangan yang mendasari analisis tersebut dipublikasikan). Dengan demikian kegiatan yang diadakan pada bulan Desember 2017 tidak bisa disebut konsultasi publik yang bermakna. ADB telah mengatur “pertemuan” lainnya pada 12 Januari 2018 yang diumumkan selama musim liburan dan dimana 18 studi lapangan masih belum diumumkan, oleh karena itu hal ini bukanlah konsultasi yang bermakna.

Hal ini juga menjadi perhatian yang mendalam mengingat proses penilaian yang cacat oleh ADB, yang melanggar persyaratan Upaya Perlindungan ADB, kemungkinan akan digunakan sebagai contoh oleh institusi internasional lainnya seperti Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank, dan lainnya, yang mengarah ke sebuah “Berlomba ke bawah” dan kegagalan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak dari dampak proyek yang didanai secara internasional tersebut.

Sistem Negara Peminjam hanya dapat digunakan untuk proyek ADB jika dapat dibuktikan bahwa Sistem Negara Setara dengan persyaratan Perlindungan Lingkungan dan Sosial ADB dan bahwa Peminjam memiliki rekam jejak yang dapat diterima mengenai pelaksanaan perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali

Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh