Sebanyak 75 peserta Konferensi Agribisnis dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari perwakilan-perwakilan Institusi-institusi HAM Nasional negara-negara Asia Tenggara, Perwakilan Kantor Stas Presiden, UN Permanent Forum on Indigenous Issues, Pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam isu ini, serta perwakilan organisasi masyarakat adat dan organisasi internasional, termasuk dari Nepal, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Thailand, berkumpul di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11 dan 12 Oktober 2017, membahas langkah-langkah memastikan Negara dan aktor-aktor Non-Negara menghormati, melindungi, memenuhi dan memulihkan hak asasi manusia di sektor agribisnis. Pertemuan ini juga melibatkan perwakilan dari kelompok usaha Golden Agri-Resources, Asia Pulp and Paper, dan Sime Darby. Konferensi ini diselenggarakan oleh Komnas HAM Indonesia, Yayasan PUSAKA dan LinkAR-Borneo, dengan dukungan Forest Peoples Programme. Pertemuan ini diselenggarakan pada saat yang bertepatan dengan meningkatnya keprihatinan internasional atas pelanggaran HAM, perampasan tanah dan perusakan lingkungan terkait dengan pesatnya ekspansi agribisnis, khususnya di Asia Tenggara. Standar-standar baru tentang tanggung jawab konsumen, usaha ritel, pabrikan, pedagang dan pengolah bermunculan untuk melacak rantai pasok mereka dan untuk memastikan bahwa berbagai produk yang ada tidak bersumber dari malpraktek. Pembahasan mengenai perjanjian internasional tentang kewajiban extra-territorial dari trans-national corporations dan negara-negara tempat usaha agribisnis berlangsung sudah mulai dibuka di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masyarakat sipil pun sedang memberikan perhatian lebih pada isu korupsi dalam pengadaan tanah bagi usaha perkebunan dan eksploitasi atas pekerja, migran, perempuan dan anak di perkebunan, dan atas ancaman bahaya yang serius terhadap pejuang HAM yang bekerja melindungi hak-hak masyarakat adat.

Untuk membaca lebih lanjut, klik unduh