Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsl tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan ‘nilai-nilai bersama’ sebagai landasan untuk ┬ámenentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, orang memiliki kebebasan individual relatifnya untrrk menentukan apa yarrg patut dan sesuai bagi dirinya. Sementara, pada yang publik bingkai kebebasan idealnya dibangun sebagai hasil kesepakatan bersama (yang mungkin tidak selalu utuh dan stabil) di antara pelaku pelaku yang berpengetahuan dan berkcsadaran; suatu batas yang dibutuhkan agar kebebasan tersebut tidak terpisah dari tanogungjawab dan tersuruk menjadi ancaman bagi esensi kebebasan itu sendiri. Wilayah publik selalu mengandaikan tanggungiawab ┬ámanusia dalam kerangka hubungannya dengan lingkungan. Pada dasarnya, setiap diri memang setara dan berhak atas kebebasan dasar tefientu I’ang dibutuhkan untuk menjaga, keberlangsungan kehidupan. Namun, bingkai kebebasan dibutuhkan agar hak satu pihak tidak tercederai oleh upaya pemenuhan hak pihak yang lain. Bingkai semacam itu pun idealnva tidak sernata mewakili nilai-nilai dominan yang menuntut suatu apropriasi sepihak. agar ia tidak berubah r.renjadi tekanan dominatif yang justru membatasi┬ákebebasan sosial.

Untuk membaca lebih lanjut, silakan klik unduh