SEBAGAI sebuah organisasi pembela hak asasi manusia (HAM), selain melakukan advokasi, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi HAM dalam periode tertentu, dan melaporkan hasil pantauannya kepada publik secara berkala. Dokumen ini merupakan laporan hasil pemantauan ELSAM atas situasi HAM di Indonesia untuk periode Januari-Desember 2013.

Seperti yang berlangsung di tahun 2012, di mana kekerasan meningkat dan HAM mengalami pengabaian, situasi HAM di tahun 2013 tampaknya juga mirip atau cenderung tidak berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan bisa jadi malah sebaliknya, di mana situasi atas hak-hak tertentu, misalnya hak hidup dan hak atas rasa aman, semakin buruk. Sementara di sisi lain, usaha untuk menyelesaikan pelbagai kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, untuk melawan impunitas para pelaku dan memberi keadilan bagi para korban, mengalami kemandegan.

Ironisnya, di tengah situasi HAM seperti itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru menerima penghargaan World Statesman Award pada 31 Mei 2013. Oleh organisasi Appeal of Conscience Foundation yang berbasis di New York, Presiden SBY dinilai memiliki prestasi dalam memajukan masyarakat yang demokratis, menciptakan tatanan internasional yang lebih damai, serta mendorong kemajuan yang lebih besar atas penghormatan HAM, kebebasan beragama, dan hubungan antar-peradaban. Pemberian dan penerimaan penghargaan tersebut tentu saja memunculkan beragam reaksi, terutama dari dalam negeri.

Secara faktual, kekerasan yang mengancam HAM masih berlangsung dan terus berlanjut, bahkan hingga tahun 2013 berakhir. Kekerasan tidak hanya mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan, seperti di tahun sebelumnya. Namun juga mengancam hak hidup dan hak atas rasa aman warga, serta hak-hak lain yang berhubungan. Seperti yang terjadi dalam peristiwa penganiayaan dan pembunuhan kilat terhadap empat orang warga yang sedang dalam proses hukum, pada 23 Maret 2013 di Yogyakarta. Saat itu, para korban sedang ditahan oleh pihak kepolisian, otoritas yang punya tanggung jawab melindungi keamanan warga, di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cebongan di Yogyakarta.

Dalam peristiwa tersebut, para pelaku -yang di kemudian hari diketahui berlatar belakang aparat TNI- justru sempat mendapat pembelaan dari pejabat militer setempat, lewat pembenaran bahwa para prajurit tersebut sedang memberantas preman. Peristiwa ini tidak dilihatnya sebagai tindakan yang justru menciderai hukum dan proses hukum yang sedang berlangsung. Selain juga menciderai hak atas hidup dan rasa aman warga, di mana penghormatan serta perlindungannya merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara.Apa pun alasannya, kejadian tersebut menunjukkan bahwa betapa mudahnya warga negara kehilangan rasa aman dan dilanggar hak hidupnya, bahkan di saat masih di dalam perlindungan suatu institusi negara.

Dalam peristiwa yang lain, hak atas hidup dan rasa aman tersebut justru terancam oleh tindakan aparat kepolisian yang seharusnya berkewajiban menjaga keamanan para warga sendiri. Seperti yang terjadi di Kecamatan Rupit, Musi Rawas, Sumatera Selatan pada 29 April 2013 sehubungan dengan tindak kekerasan aparat kepolisian saat menangani aksi demonstrasi warga yang menuntut pemekaran wilayah Musi Rawas Utara. Dalam peristiwa tersebut, empat warga meninggal akibat ditembak.Apa yang disampaikan di atas baru merupakan segelintir contoh. Belum lagi perlindungan HAM di wilayah yang cenderung mudah terjadi konflik dengan kekerasan (bersenjata) seperti di Papua. Atau yang sedang dalam situasi konflik, seperti perebutan lahan akibat operasi korporasi yang melibatkan aparat kekerasan. Atau akibat warga terancam tergusur dan hak-haknya tergerus karena di daerahnya akan dibangun proyek infrastruktur pembangunan.

Terjadinya pelbagai sengketa atau konflik ini tentunya sulit dilepaskan dari kebijakan pemerintah/negara.Di saat ancaman terhadap HAM cenderung meningkat, upaya untuk memutus rantai kekerasan justru tampak melemah, bahkan mengalami stagnasi (kemandegan). Misalnya dalam menyelesaikan pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Demikian juga dengan persoalan penegakan HAM. Pelbagai kasus kekerasan, seperti penyiksaan –di mana pelakunya justru banyak yang berlatar belakang aparat dari institusi yang seharusnya melindungi warga-, masih relatif minim yang berlanjut ke penyelesaian secara hukum atau dibawa ke pengadilan. Kalau pun ada pelaku yang dihukum, sanksi yang diberikan tidak setimpal, atau relatif ringan.Demikian juga di ranah pembuatan regulasi. Bukannya demi melindungi, ada sejumlah regulasi yang diproduksi dalam periode ini yang justru berpotensi mengancam HAM. Misalnya Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang mengancam hak atau kebebasan untuk berserikat. Sementara di wilayah hukum, penerapan hukuman mati yang terus berlangsung telah mengancam hak hidup. Di sisi lain, pelemahan daya semakin menjadi saat institusi negara yang menjadi garda depan pemajuan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengalami konflik internal.

Dari pembacaan situasi di atas, ELSAM menilai bahwa situasi HAM di Indonesia selama tahun 2013 ternyata masih buruk. Kekerasan dan ancaman terhadap HAM masih berkelanjutan, sementara penegakan dan penyelesaian pelbagai kasus pelanggaran HAM mengalami pelemahan bahkan kemandegan. Elaborasi lebih detail atas pembacaan dan penilaian di atas tersaji dalam laporan ini. Semoga apa yang disampaikan dalam laporan ini tidak berhenti sebatas sebagai informasi namun juga mampu menginspirasi dan berkontribusi bagi usaha pemajuan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Untuk membaca laporan HAM ini, silakan klik http://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=14435&keywords=ancaman