Pemerintah senantiasa berupaya menekan upah buruh seminimal  mungkin. Hal ini dilakukan sebagai salah satu daya tarik yang digunakan pemerintah untuk menarik investor ke Indonesia dengan menyediakan buruh dengan upah murah. Kebijakan perburuhan terbukti tidak pernah muncul tiba-tiba. Setiap kebijakan senantiasa dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu yang disusupkan dalam  grand  strategy  kebijakan nasional  (selective mirror thesis: hukum mencerminkan kepentingan pihak tertentu). Sebagai contohnya  Pemerintah mengeluarkan tiga paket kebijakan perburuhan ( UU No 21 Tahun 2000, UU No 13 Tahun 2003 dan UU No 2 Tahun 2004) belum usai dengan itu, kini buruh harus lagi berhadapan dengan rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang merupakan kelanjutan dari UUK yang sudah bermasalah sejak awalnya.

Tiga Paket Kebijakan perburuhan tersebut dilatar belakangi oleh program globalisasi Multi National Coorperation yang didirikan oleh Negara-negara kaya kapitalis di dunia. MNC inilah yang kita kenal   sebagai IMF dan World Bank. Dengan dalih mengentaskan kemiskinan, IMF menawarkan pemberian hutang kepada Indonesia  dengan syarat Indonesia harus melakukan perubahan beberapa kebijakan agar lebih menguntungkan Negara-negara kapitalis tersebut.

Artikel ini mejelaskan tentang Politik Hukum Perburuhan di Indonesia