Walikota Diani Budiarto  menerbitkan IMB untuk GKI Taman Yasmin yang beralamat di jalan K.H. Abdullah bin Nuh No. 31, Kecamatan Bogor Barat, pada 2006. Namun tiba tiba Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang pernah diterbitkannya, tiba-tiba dibekukan. Karna tidak terjadi kesepakatan maka kasus ini dibawa keranah hukum. Hingga tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, Mahkamah memutuskan bahwa pembekuan tersebut tidak sah. Dengan penuh kesadaran, pada 27 Agustus 2010, Diani sempat memerintahkan Satpol PP Kota Bogor untuk secara resmi membuka segel dan gembok tersebut yang disertai dengan Berita Acara, dengan pertimbangan bahwa sengketa hukumnya telah memperoleh putusan yang berkekutan hukum tetap. Sayangnya pembukaan segel dan gembok tersebut hanya berusia 1 X 24 jam. Pada hari berikutnya, tanggal 28 Agustus 2010 sekitar pukul 23.30 wib, Satpol PP Kota Bogor atas perintah Walikota Diani, kembali menggembok dan menyegelnya tanpa dasar hukum yang sah. Diani sebagai Walikota melakukan perbuatan yang tidak pantas. Ia melakukan pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu.

Artikel ini menjelaskan tentang pengaruh dominan dari Walikota Bogor terkait kasus GKI Yasmin