Qanun Jinayat disahkan oleh DPRD Provinsi NAD pada akhir September 2014. Pada saat itu, tak sampai separuh anggota DPRD periode 2009-2014 hadir dalam sidang paripurna untuk mengesahkan peraturan daerah yang sangat krusial ini di penghujung masa jabatan mereka. Tak pelak, pembahasan dan pengesahan Qanun Jinayat yang terkesan dipaksakan dan terburu-buru ini pun menimbulkan syak wasangka. Beberapa pihak menilai Qanun Jinayat tak lebih sebagai sebuah produk dari proses tawar menawar politik belaka dan bukan aturan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Apalagi masyarakat tidak dilibatkan secara proporsional dalam proses penyusunan qanun. Bahkan, perempuan sebagai kelompok rentan yang paling terdampak dari penerapan aturan ini juga tidak diberikan ruang diskusi yang mumpuni untuk terlibat dan atau mengkritisi proses pembahasan kebijakan sebelum diundangkan. Seakan-akan, pembahasan dan pemaknaan syariat Islam merupakan domain eksklusif pemerintah lokal, lembaga legislatif, ulama, lembaga agama, ormas Islam, dan pesantren, sehingga individu dan kelompok masyarakat sipil di luar otoritas tersebut dinihilkan keberadaan dan pendapatnya.

Penerapan Qanun dalam konteks sosial juga menghadapi sejumlah persoalan serius. Pertama, dalam beberapa kasus pelanggaran aturan yang terkait urusan pribadi dan preferensi seksual (misalnya khalwat dan zina) terjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap pelaku pelanggaran. Bentuk kekerasan yang dialami para pelaku pelanggaran dapat berupa intimidasi, pemukulan, pengarakan, pelecehan seksual, direndam dan dimandikan dengan air parit, hingga dinikahkan paksa. Kedua, terjadi praktik penegakan hukum yang tebang pilih. Penegakan hukum yang diskriminatif ini terjadi manakala aparat penegak hukum bertindak represif terhadap pelaku pelanggaran dari kalangan rakyat biasa yang berlatar belakang sosial ekonomi lemah dan bersikap permisif terhadap pelaku yang berasal dari elit. Ketiga, seperti yang telah dipaparkan dalam contoh kasus pada paragraf pembuka, penegakan hukum cenderung bersikukuh pada asas keadilan hukum dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Artikel ini menjelaskan tentang kontroversi dari produk hukum Qanun Jinayat dan praktek praktek lapangan yang terjadi di Aceh